Dipertanyakan
Sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat KBT pun mempertanyakan, mengapa wacana KBT progresnya jalan di tempat dan mentoknya dimana?.
“Jujur, saya yang dulu turut mendorong KBT saat Bupati Obar Sobarna yang berhasil membentuk Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi bertanya, mengapa mentok dan tersalip 10 CPPOB. Pasalnya, KBT sekadar wacana dan jadi komoditas politik saja,” kata Koharudin, tokoh masyarakat asal Cileunyi yang dulu konsen jadi pegiat dan pendorong KBT, Jumat (12/9/2025).
Meski demikian, Koharudin mengaku, saat ini sudah tak respek lagi
terkait wacana KBT. Pasalnya kata Koharudin, hanya buang-buang waktu, tenaga dan pikiran.
“Monggo ke para pegiat KBT yang lain, berjuanglah agar KBT segera terbentuk yang entah kapan terealisasi. Hanya, sekarang, karena KBT hanya dongeng dan mentok, muncul dari sejumlah pihak keinginan Cileunyi masuk ke Kota Bandung,” tuturnya.
Sementara itu, Atep Somantri, Ketua Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) membenarkan jika KBT masih jalan di tempat dan mentok serta banyak pihak yang mempertanyakan.
“Soal mentoknya wacana KBT, tinggal tanya ke pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung. Pihak PMBT, selaku pendorong sudah bekerja maksimal,” kata Atep.
Terkait munculnya nama wadah pegiat KBT ada PMBT dan (Forkodetada KBT), Atep mengatakan, kedua wadah pegiat KBT ini, bermula KIP4KBT “pecah” kongsi, ada yang di PMBT ada juga yang di Forkodedata KBT yang jadi pendorong terbentuknya KBT.
“Hanya yang pernah eksis Kombat dan KIP4KBT, termasuk PMBT. Bahkan KMBT telah memfasilitasi pelaksanaan musdes. Hasilnya, 110 musdes dari 147 desa di 15 kecamatan di wilayah Bandung timur telah melakukan mudes,” ungkap Atep.
Hasil musdes, salah satu persyaratan KBT, sambung Atep, telah diserahkan pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung.
Ketika ditanya apakah pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten pernah melakukan kajian terkait wacana KBT?.
“Harus ditanyakan ke pihak terkait, termasuk PMBT pun akan buka kembali wacana KBT ini, sampai sejauhmana progresnya, meski katanya eksekutif dan legislatif pernah melakukan kajian tapi mana hasilnya,” tutup Atep.***
