Menurutnya, percepatan pembangunan hunian tetap tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian/lembaga serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan data korban berbasis nama dan alamat (by name by address) yang kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Proses ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pembangunan hunian serta penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak.
Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga memberikan berbagai dukungan bagi masyarakat selama masa pemulihan, di antaranya Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Percepatan pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang juga terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.***
