TERASJABAR.ID – BANDUNG – Ketua umum Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK – Indonesia) Drs H. Cucu Sutara, MM meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengaitkan rencana penerima bansos dengan kewajiban vasektomi. Alasannya karena bantuan bagi penduduk miskin adalah hak yang tidak seharusnya dikaitkan dengan tindakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi.
Menurut Cucu, hak untuk melakukan vasektomi adalah pilihan ndividu sehingga tidak boleh diintervensi. Meskipun demikian pihakya menghargai ajakan Gubernur Provinsi Jawa Barat tersebut pada kaum pria untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana, karena ajakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender. Artinya bila dimaknai secara lebih menyeluruh, ajakan Gubernur tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan isteri.
Namun, lanjut Cucu, pihaknya meminta pertimbangan Gubernur karena setiap intervensi kependudukan termasuk vasektomi, harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi dan pilihan individu. Artinya pelaksanaannya di lapangan, termasuk pada penduduk dibawah garis kemiskinan harus senantiasa diawali dengan upaya edukasi serta mengikuti standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
