Oleh : Raditya Indrajaya
(Pemerhati ekonomi dan kebijakan Publik)
Kalau dulu nasionalisasi itu rebut tambang, perkebunan, dan pabrik dari tangan kolonial, maka sekarang nasionalisasi versi zaman now adalah merebut kembali uang rakyat sendiri—yang selama ini parkir nyaman di luar negeri, sebagian resmi, sebagian lagi “abu-abu”. Bedanya, dulu pakai dekrit dan rapat raksasa, sekarang pakai Patriot Bonds—instrumen obligasi yang mengandalkan persuasi, bukan pemaksaan. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, jika taktik ini berhasil, Indonesia bisa benar-benar meloncat kelas. Saya optimis.
Apa itu Patriot Bonds dan kenapa dia “menggoda”?
Danantara—sovereign wealth fund baru Indonesia—sedang menyiapkan penerbitan Patriot Bonds sekitar Rp50 triliun, dengan tenor 5–7 tahun dan kupon 2% (ya, cuma 2%). Angka ini jauh di bawah suku bunga acuan BI 5,00% (Agustus 2025) dan yield SUN 10 tahun sekitar 6,3%. Artinya, sejak awal ini memang bukan instrumen “cari cuan”, melainkan “cari peran”.
Tempo mencatat pandangan Bhima Yudhistira (CELIOS): Patriot Bonds berpotensi merebut dana deposito perbankan, khususnya dari konglomerat yang bisa mengalihkan dana besar mereka dari bank ke obligasi patriotik ini. Di waktu yang sama, koalisi sipil juga menyiapkan Danantara Monitor—alat pantau transparansi agar publik bisa mengawasi.
Seberapa besar “kolam uang” yang bisa digerakkan?
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan per Juni 2025 sekitar Rp9.329 triliun (tumbuh 6,96% yoy). Artinya, target Rp50 triliun itu setara ±0,54% dari total DPK—secuil saja dari kolam likuiditas bank. Perpindahan 1% DPK saja sudah ±Rp93 triliun (nyaris 2× target awal). 5% DPK? ±Rp466 triliun. Dengan kata lain, secara kapasitas pasar, program ini very doable.
