TERASJABAR.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menjelang akhir tahun 2025.
Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema keuangan daerah atau APBD akibat pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp 1 triliun wajib segera diantisipasi oleh pemerintah daerah.
“Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum masuk,” jelas Kang DS.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Terlebih, Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp 945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar Kang DS.
