TERASJABAR.ID – Program dari Setwan DPRD Jawa Barat yang tadinya bernama Sosper (Sosialisasi Perda) kini berubah menjadi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (PPP). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, menggelar PPP di harapan kader FKPPI di Tasikmalaya, belum lama ini.
“Tugas pengawasan atas jalannya pemerintahan bukan monopoli kewenangan para anggota Dewan. Masyarakat luas pun punya peran yang sama agar pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat,” kata H. Yod yang juga legislator Partai Golkar dapil Kota/Kab. Tasikmalaya ini.
Dikatakan, pengawasan adalah bagian integral dari tugas pokok anggota DPRD, selain anggaran (budgeting) dan legislasi (pembuatan peraturan daerah). “Jadi memang sudah tugas keseharian kami untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan para kader di daerah punya peran penting untuk memberi masukan kepada kami, apa saja hal-hal yang masih kurang yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
“Kami di Dewan akan selalu mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan eksekutif di bawah komando Gubernur Jabar. Jika ada kekurangan, pasti akan dikritisi, namun jika yang dilakukan Pemprov adalah hal baik, tentu saja akan kita dukung sepenuhnya,” ujar Waketum Depinas SOKSI yang merangkap jabatan sebagai Ketua Depidar SOKSI Jabar ini.
Menurut Yod, masyarakat juga punya peran strategis untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan via media sosial yang dimiliki. Bahkan kritik lewat media sosial ini kerap langsung ditanggapi positif oleh Pemprov, karena terkait dengan citra yang harus dibangun.
Program PPP ini pun dilengkapi dengan kehadiran sejumlah narasumber.*
