TERASJABAR.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat.
Berbagai perilaku anggotanya, mulai dari tindakan represif hingga praktik pungutan liar, seringkali menjadi viral di media sosial.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan.
Meski begitu, ia menilai bahwa perilaku buruk oknum anggota Polri sering dipicu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan institusi kepolisian untuk kepentingan pribadi.
Polri yang seharusnya menjadi mitra masyarakat justru kerap dianggap sebagai sumber ketakutan.
BACA JUGA: Perkuat Jejaring Kabupaten-Kota Kreatif, Menteri Ekraf Buka Creative Cities Connect 2025
“Setelah merenung, saya melihat bahwa akar persoalan kita bukan hanya di internal kepolisian. Masalah utama selama ini adalah adanya kekuatan politik di luar institusi yang menggunakan aparat demi kepentingan kekuasaan,” ujarnya sebagaimana ditulis Parlementaria pada Jumat, 12 Desember 2025.
Selama 20 tahun berada di parlemen, Benny mengaku telah menyaksikan banyak dinamika yang terjadi di tubuh Polri.
Menurutnya, pembenahan tidak hanya diperlukan di internal kepolisian, tetapi juga harus ada aturan tegas yang mencegah pihak lain memanfaatkan aparat negara demi kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan besar agar tidak memanfaatkan Polri untuk kepentingan pengamanan bisnis yang bertentangan dengan hukum.
“Solusi yang perlu kita dorong adalah larangan yang lebih ketat bagi partai politik dan pihak-pihak berkepentingan untuk tidak melibatkan kepolisian dalam politik praktis,” tegasnya.
Benny menambahkan bahwa perbaikan di tubuh kepolisian adalah tanggung jawab bersama.
Eksekutif, legislatif, yudikatif, korporasi, dan partai politik semua memiliki peran dalam pembenahan tersebut.
Di tengah berbagai persoalan, ia tetap mengakui bahwa Polri telah menorehkan banyak prestasi yang berdampak positif bagi publik.
“Jadi, tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Polri. Masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan parlemen juga memiliki andil. Selama 20 tahun saya di Komisi III DPR, saya melihat Polri telah mencetak banyak kemajuan, meski masih ada kekurangan,” tutupnya.-***
