TERASJABAR.ID – Di Jepang, wisata pegunungan dibatasi secara ketat: jumlah pengunjung dikontrol, infrastruktur bersifat ringan dan non-permanen, serta diarahkan pada edukasi lingkungan. Pendekatannya adalah membiarkan alam tetap menjadi subjek, bukan objek. Demikian dikatakan Ikhsan Marzuki aktivis dosis dan inisiator Gerakan KITA, Sabtu (3/1/2026) terkait wisata pegunungan.
Sementara di kawasan Gunung Ciremai, wisata cenderung dimassalkan. Glamping dibuat permanen, restoran, bahkan termasuk pengembangan kawasan wisata terbesar dengan pembangunan hotel di lereng gunung, akses kendaraan intensif, dan modifikasi kontur lereng, menjadi pemandangan yang kian lumrah.
“Ini bukan lagi wisata alam, tapi industrialisasi lereng gunung dengan kemasan hijau. Masalah utamanya bukan pada konsep wisata, melainkan pada keberanian pemerintah menetapkan dan menegakkan batas. Jepang memilih membatasi demi keberlanjutan. Di Ciremai, batas itu sering kali dikompromikan atas nama investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Persoalan paling krusial,.ungkap Ikhsan, adalah pengabaian daya dukung kawasan. Setiap izin mungkin terlihat kecil dan legal, tetapi akumulasi puluhan izin di kawasan yang sama menciptakan beban ekologis yang melampaui kemampuan alam untuk pulih.
Di Jepang, ketika daya dukung terlampaui, aktivitas dihentikan. Di Ciremai, pelampauan daya dukung justru kerap “ditata ulang”, bukan dihentikan. “Biaya ekologis dari kebijakan yang salah tidak pernah masuk hitungan PAD. Ia dibayar masyarakat dalam bentuk banjir, longsor, dan krisis air. Dan biaya itu jauh lebih mahal daripada keuntungan jangka panjang,” tandas Ikhsan.
Ciremai hari ini menjadi cermin. Apakah kawasan konservasi benar-benar diposisikan sebagai sistem kehidupan, atau sekadar latar belakang indah bagi ekspansi ekonomi?
Menutup tahun ini, refleksi itu menjadi semakin mendesak. “Hutan dan lereng gunung bukan ruang kompromi kebijakan. Zona rehabilitasi bukan ruang negosiasi. Konservasi bukan ornamen pembangunan,” kata Ikhsan.
Jika pelajaran dari Jepang terus diabaikan, bencana ekologis di masa depan bukan lagi risiko, melainkan kepastian –harga mahal dari kegagalan menjaga hulu kehidupan.
Awal tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk bertanya dengan jujur: apakah kita sedang membangun masa depan, atau justru sedang menggerusnya perlahan dari lereng gunung.*
