TERASJABAR.ID – Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat Kerja bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Rabu (28/1/2026).
Agenda rapat ini membahas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Bappenas berperan aktif mengawal implementasi Inpres yang berkaitan dengan penanganan pascabencana alam di wilayah Sumatera.
“Kami turut apresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan Inpres ini, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera. Namun, kami juga ingin mendapat penjelasan, seperti apa kerangka dan strategi yang disiapkan Bappenas, untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah–panjang, ” ungkap Puteri, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Kamis, 29 Januari 2026.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa sepanjang 2025 telah diterbitkan 18 Inpres, termasuk Inpres Nomor 18 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menegaskan, Bappenas bertugas memastikan pelaksanaan Inpres sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) agar seluruh kegiatan mendukung sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN.
Selain itu, Bappenas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menentukan kriteria kegiatan, lokasi prioritas, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian agar pelaksanaan Inpres berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Puteri juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Bappenas yang tengah menyusun Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan, termasuk Bekasi dan Karawang, serta mendorong agar penanganannya dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.-***
