TERASJABAR.ID – Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses menjadi wujud nyata hadirnya negara.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun akademisi dan masyarakat.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), di Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (9/2/2026).
Dilansir laman resmi Kementerian PANRB, Rini menyebutkan, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
Dalam mencapai hal tersebut peran akademisi dan IAPA menjadi sangat strategis sebagai bagian dari knowledge community yang tidak hanya memproduksi gagasan, tetapi juga turut mendorong praktik-praktik reformasi di berbagai sektor dan lini pemerintahan.
Keterlibatan aktif akademisi dalam memberi masukan berbasis riset, mengawal kebijakan publik, serta membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif.
Diharapkan IAPA terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.
