TERASJABAR.ID – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan integrasi layanan pos komersial dan layanan pengantaran berbasis permintaan menjadi langkah konkret untuk menekan biaya logistik nasional yang masih di atas 14 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Dilansir siaran pers Kemkomdigi, Nezar memaparkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen secara tahunan dan pada triwulan I 2025 mencapai sekitar 9 persen. Sektor ini menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan menangani hingga 7 juta paket per hari.
“Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital,” tuturnya dalam Focus Group Discussion bertema Regulasi Pos dan Peran Layanan Pengantaran Berbasis Permintaan yang digelar idEA di Jakarta.
Wamenkomdigi menilai, biaya logistik yang masih tinggi berdampak langsung pada harga barang, daya saing UMKM, dan ongkos kirim yang dibayar masyarakat. Karena itu, integrasi sistem dan adopsi smart logistics menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah menata ulang peran pos sebagai pengelola rantai pasok e-commerce nasional.
Pos tidak lagi sekadar mengirim barang, tetapi bertindak sebagai konsolidator jaringan, pengelola standar, dan pengendali kualitas.
Di sisi lain, layanan pengantaran berbasis permintaan memperkuat tahap first mile dan last mile yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas tinggi.
“Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata dan kita tidak bisa abai dengan keberadaannya dan juga kontribusinya yang sudah memperlancar, sudah membangkitkan dinamika ekonomi digital,” kata Nezar.
