TERASJABAR. ID – Merespon desakan masyarakat terhadap dugaan adanya penyimpangan proyek PJU yang merugikan keuangan negara ratusan miliar, Kejaksaan Tinggi Jabar akan memulai penyelidikan dalam waktu dekat ini.
Sumber di Kejaksaan Tinggi mengatakan dari penelaahan yang dilakukan beberapa bulan terakhir pihaknya menyimpulkan perlu adanya penyelidikan terhadap kasus yang menjadi perhatian publik ini. Seperti diberitakan sebelumnya beberapa ahli hukum, akademisi termasuk masyarakat anti korupsi mempertanyakan soal kasus PJU yang diduga syarat dengan penyelewengan.
Belum lama ini Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) secara resmi mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi Jabar yang isinya mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan penyimpangan Proyek Jalan Umum (PJU) di Jawa Barat.
Ketua Apak Yadi Suryadi mengatakan bahwa surat yang dikirimnya tertanggal 27 Februari 2026 menyampaikan peringatan jika dalam sebulan tidak ditanggapi, APAK akan melakukan demo sebagai rasa kecewa sekaligus mendesak agar Kejaksaan Tinggi segera memproses proyek yang ditengarai merugikan negara ratusan miliar tersebut.
Yadi juga menyesalkan sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang terkesan memaafkan terjadinya peristiwa penyelewengan ini. “Pak gubernur seharusnya mendorong aparat hukum untuk mengusut proyek PJU yang diduga sarat dengan penyelewengan ini, “katanya.
Praktisi hukum Anon Joemadi menguatkan pendapat Ketua APAK untuk segera melakukan pengusutan lantaran proyek tersebut diduga merugikan negara seratusan miliar rupiah.Hitungan kerugian negara menurut Anom dilihat dari nilai proyek yang Rp200 miliar lebih dari nilai sebenarnya hanya seratus miliaran.Lebih rinci Anom mengatakan bahwa besaran mark up dari herga tiang PJU yang hanya Rp13 juta per tiang dijual Rp33 juta. “Dari sini saja sudah kelihatan mark upnya lebih dari 200 persen,” katanya.
Masyarakat harus ikut mengawasi proyek proyek yang diduga dikorupsi. Termasuk kasus PJU kata Anom jangan sampai menguap begitu saja. Apalagi saat ini prabowo sedang bersih-bersih terkait koruptor yang merajalela selama ini.
Dalam kasus PJU, Anom mendorong Kejati Jabar agar segera membongkar praktik curang tersebut termasuk orang yang diduga terlibat.”Menurut saya pemenang tender PT IDF kemudian oknum dishub dan makelar berinisial AFR dan US segera diperiksa dan ditangkap agar terkuak semuanya,” ujar Anom.
Seperti diberitakan bahwa Kejati Jabar tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) di Garut dan Cirebon bernilai ratusan miliar.
Dalam proyek ini diduga menyeret dua nama yakni orang berinisial AFR dan US. Keduanya termasuk orang penting karena diduga menjadi “makelar” atau calo proyek sehingga proyek PJU bernilai ratusan miliar di Garut dan Cirebon dimenangkan sebuah perusahaan yang menjadi target kedua orang tersebut.
Menurut informasi, AFR dan US dalam praktiknya mencatut nama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mempermudah atau memuluskan niatnya.
Ketua Asosiasi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jabar Yadi Suryadi, mengaku sudah menyerahkan bukti bukti kuat adanya penyimpangan dalam proyek PJU di Garut dan Cirebon.
Pemenangan dalam tender proyek oleh sebuah perusahaan tak lepas dari peran dua orang berinisial AFR dan US yang merupakan pentolan di organisasi pengusaha dan satu lagi adalah orang dekat Gubernur Jabar.
Untuk memuluskan usahanya sebagai “makelar” proyek, AFR dan US, kata Yadi, sempat bolak balik ke Garut untuk menemui orang penting di Garut. Berkat orang penting inilah, akhirnya proyek PJU itu dimenangkan oleh perusahaan yang jadi target AFR dan US.
