TERASJABAR.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang menghadapi tantangan besar dalam mengelola data kemiskinan. Sistem pendataan yang tidak seragam dan kurangnya koordinasi antara instansi membuat data kemiskinan menjadi tidak akurat.
“Dengan digelarnya Pelatihan Grounchek Reaktivasi KIS PBI JK ini, Para pendamping agar pola dan sistemnya sama seragam sesuai apa yang dibuat oleh Kementerian Sosial,” ujar Wakil Walikota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, Selasa (31/3/2026).
Menurut dia, masalahnya ini adalah bahwa sistem pendataan yang digunakan di Kota Tasikmalaya masih berbeda-beda.
“Grafik pertahun itu naik dan ada kemungkinan kemiskinan di kota Tasikmalaya ada dua indeks, yakni indeks si kaya dan si miskin dan kedua sistem pendataan yang berbeda,” tambah
“Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota berkolaborasi dengan BPS dan Dinsos. “Supaya saling mengawasi dan tidak ada yang mendapatkan BPJS orangnya mampu, punya mobil dan semuanya punya. Namun, kegiatan ini agak sedikit terkendala, Karena ini non budget jadi agak sulit, Karena tidak melibatkan lurah dan Kecamatan,” ujarnya.
Maka dari itu Walikota Tasikmalaya harus mengeluarkan surat edaran kepada kelurahan dan kecamatan untuk membantu dalam proses groundcheck data kemiskinan.
“Mudah-mudahan pak wali bisa memberikan semacam surat edaran supaya dibantu dan dimudahkan dalam hal melakukan groundcheck ini,” kata Diky
Pemerintah kota juga mengingatkan bahwa data kemiskinan harus akurat dan tidak boleh ada kesalahan. “Jangan sampai ada yang mendapatkan BPJS orangnya mampu, punya mobil, Motor, Kontrakan dan ini yang harus dihindari, Karena Pak Menteri tidak mau harapan seperti itu dan menginginkan benar-benar warga miskin dan tidak mampu, ” terangnya.
“Karena Kota Tasikmalaya sendiri kata Diky, masuk kategori kota miskin, karena melihat grafik sejak tiga kecamatan tidak ada masalah dan sangat bagus, akan tetapi ketika dipaksakan menjadi 10 kecamatan dan 69 kelurahan dan otomatis tidak ada anggaran dana desa,” bebernya
“Jadi anggaran kelurahan itu disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKel) tapi tetap dari APBD bukan dari ADD jadi anggaran tersebut sangat minim dibandingkan wilayah Kabupaten, sehingga grafik pertahun mengalami kenaikan dan ada kemungkinan kemiskinan di kota Tasikmalaya ada di dua indek yakni Indeks si kaya dan si miskin dengan dua sistem pendataan yang berbeda,” ungkap Diky
“Alhamdulillah data tersebut sudah disampaikan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Ke Kemensos Republik Indonesia, ” Paparnya(KRIS)
