TERASJABAR.ID – Komposisi belanja pegawai di Kota Bandung kini mendekati ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan porsi mencapai 29 persen dari total anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas aparatur.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, SH, menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam koridor aman, mengingat pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Bandung tidak terlena dan tetap berhati-hati dalam mengelola struktur anggaran.
“Secara aturan masih aman, tapi ruangnya sudah sangat sempit. Karena itu, efisiensi harus terus dilakukan dan yang paling penting adalah peningkatan produktivitas kinerja pegawai,” ujar Asep.
Menurutnya, produktivitas menjadi kunci agar belanja pegawai yang besar tetap sebanding dengan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menilai, anggaran yang terserap untuk pegawai harus benar-benar memberikan dampak nyata, baik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, tepat, maupun inovatif.
Namun di sisi lain, DPRD juga menghadapi realitas bahwa sejumlah sektor masih kekurangan tenaga kerja. Salah satu yang paling krusial adalah sektor pendidikan, di mana kebutuhan guru masih belum terpenuhi secara ideal. Kekurangan serupa juga terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang berimbas pada beban kerja pegawai yang ada.
“Kami menerima laporan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Di beberapa instansi juga sama. Ini jadi tantangan, karena di satu sisi ada pembatasan belanja pegawai, tapi di sisi lain kebutuhan di lapangan nyata,” ungkapnya.
Untuk itu, Asep mendorong adanya langkah strategis dan terukur dari pemerintah kota. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan pegawai tetap bisa dilakukan melalui skema selektif, seperti redistribusi pegawai, peningkatan kompetensi, hingga pemanfaatan teknologi untuk menutup kekurangan tenaga kerja.
“Harus ada solusi kreatif. Tidak bisa hanya menambah pegawai, tapi juga bagaimana memaksimalkan yang ada. Digitalisasi layanan misalnya, bisa jadi salah satu jawaban,” tambahnya.
Lebih jauh, DPRD menekankan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya bergantung pada pengendalian belanja, tetapi juga pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini, sektor pariwisata dinilai sebagai salah satu motor utama yang belum tergarap secara optimal.
Asep menyebut, Kota Bandung memiliki daya tarik wisata yang kuat, mulai dari kuliner, fesyen, hingga destinasi alam dan heritage. Tingginya arus kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar kota, seharusnya mampu menjadi sumber pemasukan signifikan bagi daerah.
“Potensi wisata Bandung itu luar biasa. Setiap akhir pekan saja kita lihat sendiri, kota ini dipadati wisatawan. Ini peluang besar untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Ia menjelaskan, kehadiran wisatawan akan menciptakan efek berantai (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM akan ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Meski demikian, Asep mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak dilakukan dengan cara membebani masyarakat, khususnya warga lokal. Sebaliknya, pemerintah diminta fokus pada optimalisasi potensi ekonomi dari aktivitas wisata dan konsumsi para pendatang.
“Konsepnya bukan menambah beban masyarakat, tapi memanfaatkan pergerakan ekonomi yang sudah ada. Wisatawan datang, mereka belanja, menginap, makan—di situlah sumber PAD yang harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata, mulai dari penataan destinasi, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan promosi berbasis digital. Dengan strategi yang tepat, Bandung diyakini mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di tengah keterbatasan ruang anggaran, DPRD berharap Pemerintah Kota Bandung dapat menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Efisiensi, produktivitas, dan inovasi dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan yang ada.
“Intinya bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa tetap memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkas Asep.
