TERASJABAR.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, meminta Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Perhubungan untuk duduk bersama membahas pembangunan Bus Rapid Transit (BRT). Ia menegaskan, proyek yang masuk kategori strategis nasional tersebut harus menghasilkan infrastruktur berkualitas tinggi.
Menurut Uung, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat harus sebanding dengan hasil pembangunan di lapangan.
Ia mengingatkan agar pengerjaan proyek tidak asal jadi dan tetap mengedepankan standar mutu terbaik.
“Jangan sampai pembangunan fisik dilakukan, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya bintang lima, hasilnya juga harus bintang lima,” tegasnya.
Sorotan ini muncul setelah Wali Kota Bandung sebelumnya mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT. Kebijakan tersebut diambil menyusul ditemukannya sejumlah persoalan terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang dinilai belum memenuhi standar untuk proyek berskala besar.
Uung mengaku sejak awal telah mengingatkan agar proyek BRT mendapat perhatian serius. Ia menilai pembangunan transportasi publik tersebut harus mencerminkan kualitas kelas nasional, serta tidak mengalami keterlambatan seperti yang pernah terjadi pada proyek flyover Nurtanio.
Selain kualitas pembangunan, Uung juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Ia menilai masih banyak warga yang belum memahami tujuan dan manfaat kehadiran BRT di Kota Bandung.
“Sosialisasi harus terus dilakukan hingga BRT benar-benar diluncurkan, agar masyarakat memahami dan bisa mendukung program ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Uung juga mengingatkan pemerintah kota untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, terutama terkait kemacetan dan aspek sosial ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi di Jalan Sudirman yang dinilai sudah cukup padat, terlebih dengan adanya pelebaran trotoar pada masa sebelumnya. Dengan rencana jalur BRT melintasi kawasan tersebut, potensi kemacetan dinilai cukup besar. Belum lagi aktivitas pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom yang masih berlangsung pada pagi hari saat BRT mulai beroperasi.
“Jika tidak diantisipasi, ini bisa menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, langkah mitigasi dan sosialisasi harus dilakukan secara matang,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa seluruh pihak terkait perlu duduk bersama untuk mengkaji berbagai potensi hambatan di lapangan. Menurutnya, pembangunan BRT tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.
“Kalau BRT berjalan lancar dan sesuai rencana, ini akan menjadi langkah besar bagi Kota Bandung. Kita bisa memiliki sistem transportasi publik yang modern, nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” pungkasnya.
