TERASJABAR.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dinilai perlu memperkuat upaya diplomasi internasional untuk menambah kuota haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyebut langkah ini penting guna mengatasi panjangnya antrean jemaah haji yang di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun.
Ia menjelaskan, diplomasi haji harus dilakukan secara aktif, baik melalui komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun dengan negara lain yang memiliki kuota haji tidak terpakai.
“Diplomasi haji perlu diintensifkan untuk mendapatkan tambahan kuota, baik lewat forum OKI maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya belum terserap,” ujarnya, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Rabu , 15 April 2026.
Selain itu, Hidayat juga menyoroti peluang penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi saat ini.
Ia menyebut, kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim, namun angka tersebut dinilai masih bisa dinegosiasikan.
“Jika memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Dengan diplomasi yang tepat, pengurangan antrean haji sebenarnya bisa diwujudkan,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap, agar dapat dialihkan ke Indonesia sebagai bagian dari strategi diplomasi.
Menurutnya, langkah ini harus menjadi perhatian serius mengingat panjangnya daftar tunggu haji yang membutuhkan solusi nyata.
Hidayat menegaskan, setiap upaya penambahan kuota tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, terutama terkait pembagian antara kuota haji reguler dan haji khusus.
“Tujuan utamanya adalah memangkas waktu tunggu, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat haji,” tutupnya.-***
