TERASJABAR.ID – Menjelang proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sejumlah hal krusial kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan bebas pelanggaran.
Dalam arahan kepada seluruh Kepala Sekolah, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat secara daring, Mensos menekankan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran, melainkan melalui penjangkauan berbasis data.
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegasnya.
Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dalam proses seleksi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berbasis data resmi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya.
Mensos juga mengingatkan bahwa rekrutmen merupakan titik paling krusial dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data hingga intervensi pihak luar.
“Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” tegasnya.
Selain aspek rekrutmen, Mensos turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pelaku pelanggaran.
