TERASJABAR – Di tengah suasana dan praktik kebangsaan yang dinilai kian menjauh dari maksud awal didirikannya, kelompok masyarakat lintas generasi,
sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Pertemuan di Jakarta, Rabu (15/4). kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya, menerima langsung delegasi yang dipimpin Sudirman Said itu.
Sudirman menyampaikan, pertemuan dengan para tokoh agama ini diniatkan sebagai ikhtiar mengorganisasi
harapan guna mengonversi keresahan publik menjadi sebuah gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.
“Kehadiran kami untuk bertukar pikiran sekaligus mengasah nurani dengan para tokoh sandaran moral. Karena
Selain moralitas, yang tengah hilang dari suasana bernegara saat ini ialah spiritualitas dan ideologi bernegara,” terang Sudirman.
Ketiganya, lanjut Sudirman harus ditopang oleh keluhuran (virtue) dan penegakan hukum (law). Keluhuran akan membimbing perilaku para pemimpin. Penegakan hukum akan mendisiplinkan para pengurus dan warga yang diurusnya.
“Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah
nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja
didasari oleh keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas, yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah,” lanjut Sudirman.
Menurut Sudirman, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa
ini adalah solusi beyond politics, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual, apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.
Benang merah pertemuan ini dirajut oleh Yanuar Nugroho. Yanuar menekankan
peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan
menguntungkan kian kabur dalam ruang publik.
“Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis,” kata Yanuar.
Sementara itu Pakar Hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabaskonstitusi demi kepentingan kelompok.
“Konstitusi bilang A, yang dilakukan
presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan,” tegas Feri.
