TERASJABAR.ID – Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki kualitas data sosial-ekonomi mendapat sorotan positif dari DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, menilai pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan progres signifikan.
Menurutnya, tingkat kesalahan atau margin error dalam pendataan terus menurun sejak transformasi dari DTKS ke DTSEN. Jika sebelumnya sempat berada di angka sekitar 30 persen, kini telah turun menjadi belasan persen.
“Perbaikan ini menunjukkan arah yang positif. Artinya, data yang digunakan pemerintah semakin akurat dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, kinerja Dinsos Kota Bandung juga dinilai menonjol dibanding daerah lain. Christian menyebut, instansi tersebut termasuk yang paling aktif dalam melakukan pembaruan dan pelaporan data secara berkala. Bahkan, langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. Justru, peningkatan kualitas layanan dan akurasi data harus terus didorong agar margin error bisa ditekan hingga mendekati nol.
“Jangan cepat puas. Justru ini harus jadi motivasi untuk terus memperbaiki, supaya data benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, akurasi data sangat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial. Warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 diharapkan bisa menerima bantuan secara tepat, termasuk akses terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Christian juga menyinggung persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sempat terjadi dan menimbulkan keluhan di masyarakat. Temuan tersebut ia dapatkan saat melakukan reses beberapa waktu lalu.
“Banyak warga mengaku kebingungan karena saat hendak berobat, status BPJS mereka ternyata tidak aktif. Ini tentu jadi persoalan serius,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai sinkronisasi dan pembaruan data secara berkala menjadi kunci untuk meminimalisir masalah serupa ke depan. Dengan data yang semakin presisi, potensi salah sasaran—baik warga yang berhak tidak terdata maupun yang tidak layak justru masuk—dapat ditekan.
“Harapannya, tidak ada lagi kasus warga yang seharusnya masuk kategori bantuan malah terlewat, atau sebaliknya yang sebenarnya mampu justru tercatat sebagai penerima,” katanya.
Ia pun optimistis, dengan tren perbaikan yang ada, Kota Bandung mampu kembali menekan margin error hingga mendekati angka ideal seperti pada sistem sebelumnya.
“Memang masih ada pekerjaan rumah, tapi progresnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga dan ditingkatkan,” pungkasnya.
