TERASJABAR.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Dr Radea Respati, menanggapi pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan .
Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan secara bertahap dan telah mengikuti prosedur mulai dari persyaratan, metode seleksi, hingga kesesuaian dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Namun, masih terdapat sejumlah posisi yang belum terisi.
“Ini proses bertahap. Semua sudah sesuai prosedur dan kebutuhan organisasi. Tapi kita lihat masih ada jabatan yang kosong dan ini harus segera dilengkapi,” ujar Radea.
Politisi Partai Golkar ini, menyoroti fakta bahwa banyak pejabat yang baru dilantik telah menempati posisi yang sama dalam waktu cukup lama, bahkan hingga 8 sampai 10 tahun. Padahal, idealnya rotasi dilakukan setiap lima tahun untuk menjaga dinamika organisasi.
“Harusnya lima tahun itu sudah ada rotasi, promosi, supaya ada penyegaran. Kalau terlalu lama di satu posisi, dikhawatirkan kinerja menjadi stagnan,” tegasnya.
Radea tetap mengapresiasi pelantikan yang dilakukan karena mulai terlihat adanya pergeseran posisi, terutama bagi pejabat yang sudah lama menjabat.
Ia berharap ke depan rotasi bisa dilakukan lebih rutin dan terencana.
Komisi I DPRD Kota Bandung, akan terus mendorong Pemkot Bandung agar lebih aktif mencari dan menempatkan PNS yang berprestasi serta memiliki potensi pada posisi yang tepat.
“Prinsipnya the right man on the right place. PNS yang punya kemampuan dan prestasi harus diberi ruang, supaya kinerja pemerintahan bisa lebih optimal,” katanya.
Radea menegaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada jabatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, terutama di wilayah. Posisi-posisi strategis tersebut, menurutnya, harus segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Yang berhubungan dengan pelayanan publik dan kewilayahan itu prioritas. Jangan terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt), harus segera definitif supaya pelayanan maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Meski demikian, Radea menekankan pentingnya melihat persoalan secara berimbang, tidak hanya dari sisi masyarakat, tetapi juga dari kendala yang dihadapi PNS di lapangan.
“Keluhan pasti ada. Tapi kita juga harus dengar dari sisi PNS, apa kendala mereka. Jadi ada keseimbangan antara harapan masyarakat dan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Dengan komunikasi yang baik antara DPRD, Pemkot, dan PNS, ia berharap berbagai persoalan pelayanan publik dapat segera ditemukan solusinya dan terus mengalami perbaikan ke depan.
