TERASJABAR.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS, Eko Kurnianto W, menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
Ia menyoroti secara khusus capaian pada Misi 1 Pemerintah Kota Bandung yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, capaian kinerja yang terlihat baik secara angka perlu dicermati lebih dalam agar tidak menutupi kondisi riil di lapangan.
Meski serapan anggaran tercatat tinggi hingga 96,93 persen, Eko mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berpuas diri pada capaian statistik semata.
“Indeks Pembangunan Manusia memang meningkat, tetapi jika ketimpangan yang tercermin dari Gini Ratio sudah menyentuh angka 0,420, ini harus menjadi peringatan. Pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh segelintir kelompok, tetapi harus merata,” ujarnya.
Dalam pandangannya, ada tiga sektor utama yang perlu mendapat perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, serta permukiman dan infrastruktur.
“Pendidikan: Pemerataan Harus Jadi Prioritas”
Eko menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari tingginya IPM, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga. Ia mendorong percepatan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
Selain itu, peningkatan kapasitas guru baik di sekolah negeri maupun swasta dinilai penting untuk menghapus stigma “sekolah favorit”. Ia juga menekankan perlunya penyesuaian honorarium guru agar lebih layak, serta memasukkan etika digital dalam kurikulum sebagai bekal siswa menghadapi era teknologi.
“Kesehatan: Layanan Harus Setara dan Terintegrasi”
Di sektor kesehatan, Eko mendorong transformasi fungsi Puskesmas agar tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit berbasis komunitas.
Ia mengusulkan digitalisasi rekam medis yang terintegrasi antara Puskesmas dan rumah sakit, sehingga memudahkan akses layanan. Selain itu, kehadiran dokter spesialis dasar di Puskesmas dinilai penting untuk mengurangi proses rujukan yang berbelit. Validasi data penerima bantuan iuran BPJS juga perlu diperkuat agar subsidi tepat sasaran.
“Permukiman dan Infrastruktur: Berbasis Data dan Berkelanjutan”
Dalam bidang infrastruktur, Eko menilai sudah saatnya pemerintah beralih dari pendekatan konvensional menuju sistem berbasis data. Ia mengusulkan penerapan konsep sponge city, seperti pemanfaatan ruang terbuka menjadi kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir.
Penataan kabel udara yang semrawut juga menjadi perhatian, seiring upaya menjadikan Bandung sebagai kota yang lebih tertata dan berkelas. Selain itu, audit teknis di kawasan rawan banjir seperti Pasteur dan Gedebage dinilai penting agar penanganan tidak bersifat sementara.
Menutup pernyataannya, Eko menekankan bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap anggaran yang dibelanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar tercatat secara administratif,” tegasnya.
