TERASJABAR.ID – Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali harus mengedepankan keseimbangan antara investasi dan aspek keberlanjutan lingkungan maupun sosial.
Meski memberikan apresiasi terhadap konsep besar proyek tersebut, DPR mengingatkan adanya berbagai potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak awal.
Dalam kunjungan kerja reses di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026), Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyampaikan bahwa KEK Kura-Kura Bali mencerminkan ambisi Indonesia untuk meningkatkan sektor pariwisata ke tingkat global.
Ia menilai desain kawasan ini cukup komprehensif karena mencakup berbagai fasilitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pusat gaya hidup, yang diharapkan dapat mengurangi kebocoran ekonomi nasional.
Meski demikian, Novita menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal Bali agar tidak tergerus oleh investasi besar.
“Jangan sampai investasi besar-besaran justru merusak local wisdom. Bali harus tetap mengedepankan budayanya,” tegasnya, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Selasa, 5 Mei 2026.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kawasan tersebut serta menegaskan bahwa manfaat proyek harus kembali kepada rakyat.
Sorotan lain yang disampaikan DPR adalah kesiapan pengelolaan sumber daya air, yang dinilai belum sepenuhnya matang berdasarkan hasil diskusi.
Novita menegaskan perlunya mitigasi yang jelas agar kebutuhan air masyarakat tidak terganggu, mengingat isu krisis air tanah sudah terjadi di berbagai daerah.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada potensi dampak limbah terhadap ekosistem laut di sekitar kawasan.
DPR menekankan pentingnya sistem pengelolaan limbah yang terencana agar tidak merusak lingkungan jangka panjang.
Novita menutup dengan peringatan bahwa pembangunan tanpa keberlanjutan hanya akan menimbulkan masalah di masa depan.-***
