TERAS JABAR – Pemerintah baru saja merilis data Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar 5,61% secara tahunan. Didukung data inflasi, cadangan devisa yang terkendali, pemerintah mengklaim fundamental ekonomi kuat dan daya beli masyarakat terjaga.
Menyikapi perkembangan ini, Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah jangan cepat berpuas diri karena tantangan ke depan sangat berat. Apalagi tekanan ketidakpastian ekonomi global bertambah berat terhadap ekonomi Indonesia. Krisis energi global diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Itu artinya, Indonesia berpotensi menghadapi risiko “imported inflation” dan fluktuasi kurs Rupiah.
“Ini pekerjaan rumah berat pemerintahan Prabowo-Gibran,”ujar mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, yang dihadiri Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane, sejumlah pemimpin redaksi media massa dan wartawan senior anggota FWK, Rabu (6/6/2026).
Dia menekankan, selain mengupayakan stabilitas kurs Rupiah, ketahanan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaan rumah mendesak perlu membenahi sektor riil agar daya beli rakyat terjaga.
“FWK mendorong pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Sudah diperlukan adanya jaring pengaman sosial, seperti BLT di era pemerintahan SBY dulu. Intinya, bagaimana rakyat punya uang belanja kebutuhan sehari-hari,” ujar Hendry Bangun sambil menyebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang baru, Dudung Abdurachman harus aktif mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata menambahkan, salah satu masalah dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah implementasi di lapangan.
Banyak program pemerintah yang bagus dan berpihak kepada rakyat, tapi sayangnya tidak sampai ke rakyat. Belakangan, pemerintah melalui Kepala KSP Dudung Abdurachman mengakui adanya dugaan korupsi melalui praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika betul, ini persoalan serius bagi pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata Herry Sinamarata. (*)
