TERASJABAR.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menegaskan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan kota, sekaligus melahirkan rekomendasi konkret bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Aan, evaluasi LKPJ tidak boleh berhenti pada capaian administratif atau tingginya serapan anggaran semata, tetapi harus mampu mengukur dampak nyata program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Jangan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.
Aan menilai, tantangan fiskal ke depan perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Aan, sejumlah sektor masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran.
“Bandung memiliki banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun inovasi pendapatan itu juga harus dibarengi efisiensi anggaran dan jangan sampai membebani masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat.
Aan mengatakan, pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang.
“BUMD harus mampu melihat potensi, membaca persoalan secara tepat, dan menentukan langkah strategis agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah,” tuturnya.
Dalam pembahasan LKPJ, DPRD juga memberi perhatian pada sejumlah sektor strategis yang dinilai masih membutuhkan penguatan, khususnya pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan permukiman.
Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Pemerataan layanan pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Pada sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan pendekatan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurutnya, pola layanan kesehatan tidak bisa terus bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya beban pembiayaan kesehatan daerah.
“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Aan juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit, agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Validasi data penerima bantuan BPJS pun dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.
Sementara itu, di sektor infrastruktur dan permukiman, ia menilai penanganan persoalan banjir dan tata kota perlu dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dinilai dapat menjadi solusi dalam mengurangi risiko genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.
Selain itu, penataan kabel udara serta optimalisasi ruang terbuka juga dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.
Aan memastikan seluruh catatan dan evaluasi yang dibahas dalam pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.
“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun secara serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.
