TERASJABAR.ID – Komisi VII DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata nasional.
Kurangnya forum komunikasi yang efektif antara Kementerian Pariwisata Indonesia, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi dinilai menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan sektor pariwisata di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Klaten, Jawa Tengah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, memiliki peran penting dalam mengatasi ego sektoral yang masih sering terjadi di berbagai daerah.
Menurutnya, masalah tersebut perlu segera diselesaikan agar pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Novita menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata harus berperan sebagai penghubung utama yang mampu menjembatani kepentingan serta kebutuhan seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Dengan koordinasi yang baik, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di berbagai daerah.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata menjadi kunci dalam mendorong pengembangan destinasi wisata nasional.
Tanpa sinergi yang baik, upaya peningkatan sektor pariwisata akan sulit mencapai hasil yang optimal.
Lebih lanjut, Novita menilai bahwa penguatan pola koordinasi antarinstansi sangat penting untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, sektor pariwisata Indonesia dapat berkembang lebih kompetitif dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.-***
