TERAS JABAR — Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual se-Tanah Air akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu 30 Mei 2026, dalam forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.
Konferensi ini adalah konsolidasi nasional berbagai elemen masyarakat sipil. Forum tersebut menghadirkan ruang refleksi untuk berbagai pikiran yang selama ini tersebar di berbagai sudut gerakan. Dipertemukan, dipertegas, dan diubah menjadi kehendak kolektif yang terorganisir.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bobot sejarah dari pertemuan yang akan digelar esok (30/5). “Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik,” kata Sudirman.
Sejarah mencatat, imbuh Sudirman, masyarakat sipil yang sebagian besar dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, bahkan penggerak utama menuju kemerdekaan. Padahal kemunculan mereka adalah unintended consequences dari Politik Etis. Lebih-lebih, mereka minoritas sekali di tengah rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak yang melek huruf.
Kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah, tapi yang lebih utama ialah pewakafan diri dan keteladanan laku konkret. Sudirman memaparkan, berkat gerakan masyarakat sipil itulah bangsa ini terus naik kelas. Tonggak-tonggaknya hampir serupa “siklus 20 tahunan”.
“Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak ‘Berbangsa’ (1908), diikuti ‘Bersatu’ (1928), lalu ‘Merdeka’ (1945), ‘Membangun’ (1966), hingga tiba saatnya ‘Berdemokrasi’ (1998). Setelah ‘Berdemokrasi’, sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?”
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mengingatkan bahwa tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998. “Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi — jauh lebih licin. Masyarakat sipil mesti mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling tahu, kenal, dan bergerak bersama. Republik ini tak kurang warga yang peduli. Tapi ia butuh penghubung yang menyatukannya,” ujar Yanuar.
Dalam kerangka pikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum sehari penuh yang akan berlangsung di kampus UGM ini akan dibuka dengan pidato pembuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dilanjutkan dengan keynote address oleh Prof. Komaruddin Hidayat. Ketua Dewan Pers itu akan meletakkan dasar-dasar pandangan tentang relasi antara civil society dan kekuasaan dalam konteks krisis hari ini.
Setelah itu, konferensi akan bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan. Yakni: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
