TERASJABAR.ID – Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berisiko menghambat perkembangan sektor swasta yang selama ini menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional.
Menurutnya, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman, sebagaimana ditulis Parlementaria, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga APBN tidak dapat menanggung seluruh kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, sebagian besar anggaran negara telah dialokasikan untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, dan pembangunan infrastruktur, sehingga ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit.
Politikus Fraksi Golkar tersebut menilai pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada dunia usaha untuk berkembang.
Ia mencontohkan negara-negara maju yang berhasil membangun ekonomi kuat bukan semata-mata karena besarnya anggaran negara, melainkan karena terciptanya iklim usaha yang sehat dan mendukung sektor swasta.
Firman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN, menekankan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator bagi dunia usaha, bukan menjadi pesaing.
Menurutnya, pelaku usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, regulasi yang sederhana, serta insentif yang jelas guna mendorong investasi dan ekspansi bisnis.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap kurang mendukung pertumbuhan dunia usaha dan investasi. Ia menilai pertumbuhan sektor swasta akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, serta kesehatan fiskal negara.
Firman juga menyoroti fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa iklim usaha perlu mendapat perhatian lebih serius.
Ia menambahkan, keberadaan ritel modern tidak hanya berkontribusi pada investasi, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang bagi UMKM sebagai pemasok maupun mitra usaha. Jika perusahaan besar dan menengah mulai mengalami tekanan hingga menutup gerai, dampaknya akan dirasakan luas oleh pekerja, pelaku UMKM, dan perekonomian daerah.
Di akhir pernyataannya, Firman mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta program hilirisasi industri akan sulit terealisasi tanpa dukungan dan keberpihakan yang kuat terhadap sektor swasta.-***
