Oleh : Dwi Mukti Wibowo
TERASJABAR.ID – Ada tiga ujian yang membebani APBN 2026. Pertama, lonjakan cicilan bunga utang yang signifikan, serta kewajiban bayar utang jatuh tempo mencapai ratusan triliun rupiah.
Kedua, kenaikan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Membuat harga minyak membumbung hingga US$102,26/barel dari target semula US$70/barel.
Ketiga, besarnya alokasi anggaran program unggulan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Membutuhkan dana triliunan rupiah yang sangat membebani kas negara. Beban ini diperparah oleh pendapatan negara yang tidak secepat pertumbuhan belanja.
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap USD juga menghadapi ujian berat. Tertekan hingga kisaran Rp17.600 per USD. Pelemahan ini didorong oleh memanasnya tensi geopolitik global di Timur Tengah yang memicu harga minyak. Juga akibat sentimen kebijakan moneter AS, serta tingginya permintaan USD untuk pembayaran dividen asing. Pelemahan ini mengakibatkan lonjakan harga kebutuhan pokok, tarif transportasi dan kesehatan naik. Beban APBN membengkak serta daya saing ekspor meningkat. Pelemahan kurs Rupiah ini telah melampaui asumsi makro APBN (dipatok Rp16.500), sehingga memperbesar subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri.
Menurut Abdul Kadir, pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi saat ini, masalahnya bukan pada kurs dollar menjadi Rp.17.600,-. Bukan itu, karena nilai kurs akan menyesuaikan dengan pasar. Kondisi seperti ini memang kemauan pasar. Pasar akan mencari keseimbangan baru. Masalahnya adalah, kenapa nilai Rupiah semakin melorot – bahkan terparah sepanjang sejarah krisis. Jawaban paling gampang adalah turunnya kepercayaan (trust). Itulah yang harus diatasi. Harus ada perubahan struktural biar kepercayaan investor kembali pulih. Jangan lagi terulang minta tolong IMF lagi untuk mengembalikan kepercayaan pasar seperti krisis jaman Soeharto.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika beban APBN dan ekonomi nasional tidak bisa diatasi?. Atau nilai Rupiah semakin anjlok drastis. Apakah ekonomi nasional akan bangkrut? Sebenarnya apa yang menjadi tanda-tanda, atau ciri-ciri suatu negara dikatakan bangkrut? Negara bangkrut ditandai dengan ketidakmampuan pemerintah membayar utang luar negeri (ULN). Krisis menjadi ekonomi akut, dan negara gagal menyediakan layanan publik. Indikator utamanya tampak pada negara kehabisan devisa, terjadi hiper inflasi, nilai tukar mata uang anjlok, serta situasi ketidakstabilan sosial-politik yang parah.
Sementara, ciri-ciri negara bangkrut : Pertama, Krisis keuangan dan ULN akut yang ditandai gagal bayar utang; Negara tidak mampu bayar bunga atau pokok ULN jatuh tempo, Negara kehabisan cadangan devisa, sehingga tidak mampu mengimpor barang kebutuhan pokok; Terjadi hiperinflasi, ditandai harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi, serta terjadi depresiasi mata uang. Kedua, Kegagalan fungsi pemerintahan – tidak mampu memberikan layanan publik (listrik, kesehatan dan pendidikan). Juga tak mampu menegakkan hukum dan keamanan di sebagian wilayahnya. Terjadinya pergantian pemerintahan, demonstrasi atau kerusuhan sosial.
Bagaimana negara dapat bangkit dari kebangkrutan? Yaitu melalui kombinasi restrukturisasi utang, reformasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, serta memperoleh pinjaman dana talangan (bailout) dari lembaga internasional. Proses ini sering kali mensyaratkan penjualan aset negara, peningkatan pendapatan pajak, dan transformasi sektor ekonomi kunci. Jadi Pemulihan ekonomi ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah konkret seperti Negara biasanya mengajukan perpanjangan pinjaman jatuh tempo atau pengurangan pokok utang kepada kreditur, seperti yang pernah dilakukan melalui skema Paris Club I, II dan III.
Selanjutnya, Negara yang gagal bayar (default) akan meminta dana talangan dari lembaga seperti IMF atau Bank Dunia. Tujuannya untuk menstabilkan neraca pembayaran dan menjamin ketersediaan bahan pokok. Pemerintah akan menekan defisit anggaran dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi yang melonjak. Pemerintah juga melakukan penjualan aset negara, melakukan transformasi dan diversifikasi ekonomi. Negara mencari sumber pendapatan baru di luar kebiasaan dengan memberikan insentif besar di sektor pariwisata premium atau investasi asing.
Secara makroekonomi, Indonesia tidak terancam kebangkrutan negara. Rasio utang pemerintah masih tercatat aman di kisaran 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas aman UU sebesar 60%. Namun, risiko tekanan ekonomi tetap membayangi. Dari sisi pelemahan nilai tukar rupiah dan beban utang tetap harus menjadi perhatian utama. Dinamika ekonomi Indonesia saat ini dipetakan ke dalam beberapa risiko utama. Pertama, ketahanan fiskal dan utang negara. Rasio utang aman karena rasio utang pemerintah terhadap PDB masih ada di level yang sehat, menjamin kemampuan pemerintah untuk melunasi kewajiban utangnya.
Kedua, Kapasitas pembayaran aman. Pendapatan negara dan cadangan devisa masih dinilai cukup untuk menjaga stabilitas makroekonomi dari guncangan global, meski biaya pembayaran bunga utang terus menjadi perhatian utama. Ketiga, dari aspek sentimen Pasar, volatilitas nilai tukar mata uang membuat pelaku usaha swasta harus melakukan efisiensi agar tidak terimbas krisis. Pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi memicu kecemasan baru di Indonesia. Kelas menengah dan generasi muda dinilai rentan menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan hilangnya rasa aman ekonomi.
Terkait dengan menurunnya trust investor, Prabowo akhirnya menganulir kebijakan para menteri seperti pembatalan kenaikan PPN 12% untuk barang esensial, larangan penjualan eceran gas elpiji 3 kg, sengketa pulau di Aceh dan Pencabutan Izin tambang nikel di Raja Ampat untuk meredakan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan (trust) publik dan pasar. Secara keseluruhan, manuver Prabowo ini berdampak ganda, yaitu memberikan kepuasan jangka pendek bagi masyarakat karena pemerintah dinilai responsif, namun sekaligus mempertaruhkan konsistensi tata kelola pemerintahan yang bisa mengganggu kepercayaan dunia usaha.
Untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan pelemahan nilai mata uang, pemerintah mulai menggalakkan kemandirian bangsa dan penguatan ekonomi di akar rumput. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa serta program pemenuhan pangan dan energi mandiri. Agar fondasi ekonomi dalam negeri tidak rentan terhadap kepanikan pasar luar negeri. Dari perspektif Kedaulatan, Presiden Prabowo Subianto selalu menyatakan bahwa fundamental ekonomi nasional masih kuat dilihat dari beberapa indikator ekonomi yang terbilang masih aman. Selanjutnya presiden meminta kepada masyarakat tidak panik berlebihan.
Meskipun pelemahan rupiah menguntungkan di sektor ekspor, namun tantangan utamanya adalah kita harus bisa memastikan terlebih dahulu harga bahan-bahan pokok stabil, sehingga ketimpangan ekonomi tidak melebar. Mengapa demikian? Karena kebangkrutan ekonomi yang dihadapi oleh negara sering kali dipicu oleh penyimpangan praktik dari nilai-nilai Pancasila, terutama ketika kebijakan terlalu condong pada pasar bebas yang tidak terkendali, praktek kapitalisme, dan dominasi oligarki. Berikut adalah bentuk penyimpangan dan prinsip solutif yang berakar pada ideologi negara.
Pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh rekor di atas Rp17.600 per Dolar AS berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai instrumen mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Pelemahan akibat tekanan depresiasi ini menjadi perdebatan serius sekaligus langkah strategis pemerintah. Karena memicu kenaikan harga barang dan biaya produksi, yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Dalam merespons ini, pemerintah harus tegas bahwa kebijakan ekonomi harus memihak kepada rakyat kecil, seperti menurunkan suku bunga kredit mikro agar tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi.
Pelanggaran pada prinsip keadilan sosial adalah terjadinya praktik kapitalistik. Kebangkrutan atau krisis ekonomi akibat praktek kapitalistik sering terjadi akibat melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, serta maraknya praktik monopoli yang merugikan rakyat banyak. Solusi yang diharapkan sesuai nilai nilai Pancasila adalah menjalankan sistem ekonomi kerakyatan di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Kegagalan prinsip gotong royong dan kemanusiaan akan menyebabkan krisis berdampak panjang. Karena pada saat kebangkrutan melanda, sektor rentan (seperti UMKM dan masyarakat kelas bawah) sering menjadi korban pertama akibat minimnya proteksi dan lemahnya sistem jaring pengaman sosial. Maka solusi yang relevan dengan Pancasila adalah mendorong kebijakan ekonomi yang berlandaskan moralitas, nilai kemanusiaan, dan musyawarah. Sehingga distribusi sumber daya dan dukungan finansial (seperti program Kredit Usaha Rakyat) merata hingga ke lapisan bawah.
Sementara itu, diperlukan urgensi kemandirian dan kedaulatan agar tidak mengalami ketergantungan global. Mengapa demikian? Karena krisis ekonomi kerap diperparah oleh ketergantungan ekstrem terhadap utang luar negeri atau gejolak pasar finansial global. Maka solusi sesuai sila Pancasila adalah membangun kemandirian ekonomi nasional yang didukung oleh pemanfaatan produk dalam negeri. Dan hilirisasi industri untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara dari guncangan eksternal. Dengan demikian Pancasila menekankan harmoni antara mekanisme pasar, peran negara, dan kepedulian sosial.
Mengabaikan nilai-nilai Pancasila demi keuntungan segelintir kelompok akan memicu ketidakstabilan dan kebangkrutan sistemik. Oleh sebab itu, Pancasila dapat menangkal dan mencegah kebangkrutan negara dan institusi dengan menjadi fondasi moral dan ideologi pemersatu. Ideologi ini menghindarkan bangsa dari perpecahan akibat radikalisme. Memastikan pengelolaan ekonomi berbasis kerakyatan untuk kesejahteraan bersama. Serta menjadi benteng integritas dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi. Karena Pancasila juga akan menjadi kompas dalam penerapan pentingnya good corporate governance.
Apa saja peran penting Pancasila sebagai penangkal kebangkrutan? Menjaga ketahanan ekonomi dan sosial. Konsep Ekonomi Pancasila mencegah jurang kesenjangan ekstrem dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi seiring sejalan dengan pemerataan pendapatan. Hal ini melindungi masyarakat dari kerentanan krisis struktural. Selanjutnya, menjaga integritas bangsa melalui budaya kerja anti korupsi. Nilai moral setiap sila berperan sebagai filter internal mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan korupsi yang menjadi salah satu akar utama kebangkrutan finansial dan hilangnya kepercayaan publik.
Kebangkitan Pancasila juga berfungsi sebagai kompas moral dan landasan sistem ekonomi yang menyeimbangkan kemajuan materi dengan keadilan sosial. Konsep ini memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada kapitalisme bebas, melainkan pada asas gotong royong dan pemerataan bagi seluruh rakyat. Dalam rangka menangkal kebangkrutan moral, globalisasi dan digitalisasi sering kali memicu individualisme dan degradasi nilai. Disini Pancasila bekerja sebagai penangka. Artinya, salah satunya menjadi benteng spiritual agar segala tindakan individu dan tata kelola berlandaskan etika dan kejujuran.
Juga mendorong rasa empati dan saling menghargai martabat manusia di tengah persaingan hidup yang ketat. Menjaga solidaritas sosial, mencegah polarisasi masyarakat akibat isu SARA maupun kesenjangan. Dalam menangkal kebangkrutan ekonomi, penerapan sistem ekonomi Pancasila menjamin kesejahteraan tidak dimonopoli segelintir pihak, melainkan berpihak pada rakyat banyak. Kebijakan fiskal dan bisnis diarahkan melalui musyawarah mufakat, mengutamakan hajat hidup orang banyak serta mendukung UMKM. Pengelolaan kekayaan alam dan fasilitas publik untuk kemakmuran rakyat serta mempersempit jurang ketimpangan solidaritas sosial.
Kebangkitan nilai-nilai Pancasila dapat menangkal defisit APBN melalui penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yang berlandaskan asas gotong royong dan keadilan sosial. Hal ini harus diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan negara dari ketaatan wajib pajak, serta efisiensi belanja pemerintah untuk program kerakyatan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas fiskal. Pendekatan ini berfokus pada keadilan dan moralitas pajak yang menuntut keadilan sosial – yang implementasinya terlihat pada kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Ketaatan wajib pajak inilah yang akan mengurangi celah kebocoran pendapatan negara,
Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri, mendorong kolaborasi sektor swasta melalui investasi, serta meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berkelanjutan. Dalam memperkuat kapasitas fiskal, dan menekan ketergantungan pada pembiayaan utang, maka belanja negara harus berbasis kesejahteraan, sehingga dapat memastikan anggaran diprioritaskan untuk program kesejahteraan rakyat (seperti subsidi energi tepat sasaran, infrastruktur dasar, dan jaring pengaman sosial) serta mencegah pemborosan anggaran kementerian/lembaga.
Kebangkitan Pancasila menjadi kompas moral dan ideologis untuk menekan ketergantungan ULN melalui penguatan kemandirian ekonomi domestik. Nilai-nilai dasar negara ini menjadi fondasi strategis dalam mengelola beban kewajiban negara melalui optimalisasi sumber daya lokal, pemerataan pembangunan, dan tata kelola yang antikorupsi. Implementasi nyata Pancasila sebagai perisai untuk mengelola dan meminimalkan beban kewajiban ULN, yaitu: Mendorong transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran, Menghindari kebijakan utang yang menjerumuskan negara ke dalam riba yang merugikan generasi mendatang
Memastikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga ULN tidak mengorbankan alokasi anggaran esensial untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan; Memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong ekspor untuk memperkuat cadangan devisa. Stabilitas Rupiah dari ekspor yang kuat sangat penting untuk menekan risiko lonjakan biaya pembayaran utang dalam mata uang asing. Membuka ruang musyawarah dan evaluasi kritis melalui lembaga legislatif terkait kelayakan utang baru. Kebijakan utang harus berlandaskan asas musyawarah mufakat demi kepentingan rakyat..
Sebelum menentukan kebijakan seberapa besar ULN yang akan dikelola, Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang akan ditarik dari luar negeri memang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Untuk ini, Pemerintah harus terus berupaya menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam batas yang aman. Sehingga Kebijakan pengelolaan utang negara harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) untuk menjaga stabilitas makroekonomi
Berdasarkan uraian dan ulasan terkait masalah kebangkitan Pancasila dalam menangkal kebangkrutan ada satu hal yang dapat kita petik. Manusia harus optimis, utamanya bagi masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Apapun kondisinya, dan pahitnya situasi harus dianggap sebuah hikmah dibalik musibahnya. Seperti pepatah mengatakan di setiap kegelapan selalu ada ujung cahaya. Dan di setiap awal, pasti ada akhirnya. Itulah sebabnya, kita harus optimis karena masih ada harapan dan asa. Sehingga pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi kedepan lebih bijak dan beretika, sehingga dapat meminimalkan keserakahan.
Eksistensi kelima asas Pancasila menjadi urgen dan relevan memantik kebangkitan dan rasa optimisme masyarakat Indonesia yang tengah membutuhkan sandaran dan pijakan. Nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalam Pancasila sangat dibutuhkan untuk menuntun masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural untuk bersatu-padu memberikan kekuatan mentalitas jika masalah ekonomi, moral dan mental yang harus segera dipecahkan. Semua kenyataan itu harus dihadapi dan ditaklukkan. Sehingga, sebagai bangsa yang besar kita tidak mudah menyerah, karena Tuhan tak pernah terlambat menolong umatNya yang memiliki kesabaran.
Pancasila diyakini mampu menangkal kebangkrutan Indonesia. Karena ideologi dan dasar negara ini mampu berfungsi sebagai fondasi moral dan kompas penuntun untuk mencegah kebangkrutan nasional dari krisis ekonomi, politik, dan moral. Peran krusial Pancasila adalah menjaga kestabilan bangsa. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis yang secara langsung membentuk Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang lebih memprioritaskan ekonomi kerakyatan. Sistem ini secara nyata memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari guncangan global dengan mencegah kesenjangan ekstrem dan mendorong kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat.
Apa pengaruh Pancasila terhadap ketahanan ekonomi Indonesia? Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi, melainkan memperhatikan unsur moral, etika dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Sila Ketiga, perekonomian diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional melalui prinsip kekeluargaan, memastikan distribusi akses yang adil. Intervensi Negara untuk kesejahteraan umum (Sila Keempat) memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti pengelolaan melalui BUMN.
Terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Sila Kelima menjadi dasar program pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, seperti pengembangan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembangunan pasar rakyat untuk akses ekonomi yang merata. Demokrasi Ekonomi (Koperasi) akan mendorong koperasi sebagai sokoguru perekonomian, yang berarti roda penggerak ekonomi dilakukan oleh dan untuk anggota masyarakat. Sistem Ekonomi Pancasila terbukti tangguh karena menjadikan keadilan sosial dan kebersamaan sebagai tameng utama dalam menghadapi ketidakpastian serta persaingan pasar global.
Akhir kata, kebangkitan Pancasila diyakini mampu menangkal kebangkrutan ekonomi bangsa; Musibah apapun yang menimpa, harus dipahami juga jika Sang Pencipta tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi, Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban dari setiap doa. Masyarakat jangan sering mengeluh, karena akan membuat hidup semakin tertekan. Bersyukur, akan membawa jalan kemudahan. Ingat puisi Kaisar Nagaya “Meski berasal dari tempat berbeda, namun kita berada dibawah krisis yang sama”. Maka biarlah Pancasila menjadi bara yang membangkitkan perjuangan kita.
Selamat merayakan Hari Lahirnya Pancasila……………………..
Sumber: AI
(Dwi Mukti Wibowo, Ketua Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia LBH–PPI Provinsi Jawa Barat)
