Oleh: Subchan Daragana
Warga Bandung , Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
Bandung kembali menghadapi persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai: sampah. Tumpukan sampah yang terlihat di sejumlah titik kota bukan hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana kota ini mengelola persoalan publik yang menyangkut jutaan warganya.
Selama ini, sampah sering dipandang sebagai persoalan teknis. Ketika sampah menumpuk, solusi yang muncul biasanya berkisar pada penambahan armada pengangkut, perluasan kapasitas tempat pembuangan akhir, atau peningkatan frekuensi pengangkutan.
Pendekatan ini memang penting, tetapi belum cukup. Sebab persoalan sampah yang berulang menunjukkan bahwa akar masalahnya jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan pengangkutan dan pembuangan.
Di satu sisi, Bandung menghadapi tantangan kapasitas pengelolaan sampah yang semakin terbatas. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya volume sampah rumah tangga membuat beban sistem persampahan terus bertambah. Ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir juga memperlihatkan bahwa pendekatan hilir masih mendominasi dibanding upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
Namun di sisi lain, persoalan ini juga memperlihatkan adanya masalah komunikasi yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak mengetahui secara utuh bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kota mereka. Informasi mengenai kapasitas tempat pembuangan, tantangan operasional, target pengurangan sampah, maupun peran yang dapat dilakukan warga belum selalu tersampaikan secara efektif.
Akibatnya, ketika terjadi penumpukan sampah, ruang publik segera dipenuhi berbagai persepsi. Sebagian menyalahkan pemerintah. Sebagian menyalahkan masyarakat. Sebagian lagi menyebarkan foto dan video yang memperkuat kesan bahwa kota sedang berada dalam kondisi krisis. Dalam era media sosial, persepsi publik berkembang jauh lebih cepat dibanding penjelasan resmi yang disampaikan pemerintah.
Di sinilah persoalan sampah berubah menjadi persoalan komunikasi publik.
Dalam teori komunikasi krisis, kecepatan dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika publik merasa tidak memperoleh informasi yang cukup, mereka akan mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi dan interpretasi masing-masing. Pada akhirnya, yang berkembang bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis kepercayaan.
Media sosial semakin memperkuat fenomena tersebut. Sebuah foto tumpukan sampah dapat menyebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Gambar yang berulang kali muncul di linimasa kemudian membentuk persepsi kolektif bahwa persoalan sampah telah menjadi simbol kegagalan tata kelola kota. Dalam konteks komunikasi, simbol sering kali lebih kuat dibanding data.
Padahal, penyelesaian persoalan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sayangnya, kesadaran ini belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif. Kebiasaan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, maupun mendukung program pengelolaan sampah berbasis komunitas masih belum menjadi perilaku dominan.
Karena itu, Bandung membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah, pemerintah juga perlu membangun strategi komunikasi publik yang lebih partisipatif. Warga perlu mengetahui bukan hanya apa yang sedang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menjadi bagian dari solusi.
