(Menakar ujian kepercayaan publik ditengah Algoritma Media Sosial )
Oleh: Subchan Daragana
Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
Tidak banyak program pemerintah yang lebih dulu dikenal lewat lagu daripada kebijakannya. MBG adalah salah satunya. Jingle-nya viral, videonya beredar di media sosial, dan namanya cepat dikenal publik. Bahkan sebelum sebagian masyarakat memahami detail programnya, mereka sudah hafal tiga hurufnya: MBG.
Namun hari ini situasinya berbeda.
Yang viral bukan lagi lagunya. Yang ramai justru beritanya.
Pemberitaan mengenai dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengubah arah percakapan publik. Dari yang semula berbicara tentang harapan, manfaat, dan pemerataan gizi, kini bergeser pada pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan.
Dalam perspektif komunikasi publik, fenomena ini menarik untuk dibaca. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan sebuah program, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Dalam politik modern, program pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan, tetapi juga sebagai simbol. MBG sejak awal hadir bukan sekadar sebagai program makan bergizi. Ia dibangun sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat, simbol perhatian terhadap generasi muda, dan simbol janji kesejahteraan yang ingin diwujudkan pemerintah.
Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam tata kelolanya, dampaknya tidak berhenti pada aspek hukum. Publik mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar: apakah program ini benar-benar dikelola dengan baik?
Di sinilah komunikasi politik bekerja.
Dalam teori komunikasi krisis, masalah terbesar bukanlah skandal itu sendiri. Masalah terbesar adalah ketika publik mulai meragukan sistem yang berada di belakangnya. Ketika kepercayaan mulai terkikis, masyarakat tidak lagi hanya menilai individu yang terlibat. Mereka mulai menilai institusi, kebijakan, bahkan komitmen pemerintah secara keseluruhan.
Fenomena ini dapat dilihat dari perubahan percakapan di ruang digital. Jika sebelumnya MBG identik dengan narasi optimisme, kini ruang publik dipenuhi pertanyaan. Netizen tidak lagi bertanya kapan program dimulai atau siapa yang menerima manfaat. Mereka mulai bertanya bagaimana program ini diawasi, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana negara mampu menjaga integritasnya.
Perubahan ini menunjukkan bahwa dalam era media sosial, reputasi sebuah program tidak hanya dibangun oleh keberhasilannya, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap tata kelolanya.
Masalahnya, kepercayaan bekerja berbeda dengan popularitas.
Popularitas bisa dibangun dengan kampanye, iklan, atau konten yang viral. Namun kepercayaan dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Popularitas dapat hadir dalam hitungan hari, sementara kepercayaan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk tumbuh.
Karena itu, dugaan korupsi dalam program publik selalu memiliki dampak yang lebih besar daripada nilai kerugian yang tercatat dalam laporan keuangan. Kerugian negara mungkin dapat dihitung dalam angka. Tetapi kerugian kepercayaan publik jauh lebih sulit diukur.
Dalam konteks ini, tantangan pemerintah bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum yang sedang berjalan. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar masyarakat tetap percaya bahwa tujuan mulia program tersebut tidak ikut hilang bersama munculnya kasus yang sedang diperiksa.
Masyarakat pada dasarnya memahami bahwa setiap program besar memiliki risiko dan tantangan. Yang sering kali tidak dapat diterima publik bukanlah adanya masalah, melainkan ketika masalah tersebut dianggap tidak ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.
Karena itu, komunikasi krisis menjadi sangat penting. Bukan untuk menyelamatkan citra, melainkan untuk menjaga kepercayaan. Publik perlu melihat bahwa mekanisme pengawasan berjalan, penegakan hukum dilakukan, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kisah MBG hari ini memberi pelajaran penting tentang hubungan antara kebijakan, komunikasi, dan kepercayaan publik.
Sebuah program bisa menjadi viral karena lagu. Sebuah kebijakan bisa menjadi populer karena kampanye. Namun keberlanjutan sebuah program negara pada akhirnya ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih berharga: kepercayaan masyarakat !
Lagu bisa berhenti diputar. Tagar bisa berhenti menjadi tren. Namun kepercayaan publik tidak bekerja seperti algoritma media sosial. Sekali hilang, ia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dibangun kembali.
Dan mungkin, itulah pelajaran paling mahal dari kisah MBG hari ini.
Referensi
Coombs, W. T. (2015). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding.
McNair, B. (2018). An Introduction to Political Communication.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society.
Nye, J. S. (1997). The Future of Trust in Government.
Braithwaite, V. & Levi, M. (1998). Trust and Governance.
