TERASJABAR.ID – Evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung dari Fraksi Gerindra, Toni Wijaya, mengatakan setiap program berskala nasional membutuhkan proses penyesuaian dan penyempurnaan seiring pelaksanaannya di lapangan.
“Berbagai kritik, masukan, maupun aspirasi masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program,” ujar Toni.
Menurut Toni, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari seberapa cepat dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Program yang baik tentu harus terus dievaluasi. Jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaannya, maka harus segera diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Toni menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai penghentian program. Sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Toni mengatakan, pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Selain itu, program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Di Kota Bandung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini tercatat
Total SPPG yang beroperasi ada 247 SPPG. Sedangkan total penerima manfaat ada 580.674 penerima terdiri berbagai sekolah sampai ibu hamil. menyusui dan balita.
Menurut Toni, keberadaan puluhan dapur tersebut menunjukkan besarnya skala program yang sedang dijalankan pemerintah. Karena itu, proses evaluasi menjadi penting agar tata kelola, pengawasan, serta kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.
“Program sebesar ini tentu membutuhkan pengelolaan yang baik. Evaluasi diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai standar, mulai dari penyediaan makanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan,” katanya.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini melakukan penghentian sementara sejumlah kegiatan dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan audit dan evaluasi. Langkah tersebut mencakup peninjauan standar operasional, penguatan tata kelola, serta penyesuaian skema kemitraan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan dan bukan penghentian permanen. Setelah evaluasi selesai dilakukan, program akan kembali berjalan dengan sistem yang lebih kuat dan terukur.
Toni menilai respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang berkembang menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka terhadap masukan publik.
“Pemerintah mendengarkan berbagai suara yang muncul di masyarakat. Aspirasi tersebut tidak diabaikan, tetapi dijadikan bahan evaluasi agar program yang dijalankan semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, untuk terus menyampaikan masukan secara konstruktif. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan.
“Kita tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kritik dan saran sangat diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat dan menyempurnakan program agar dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Toni.
