TERASJABAR.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan ekonomi hijau yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam mengelola sumber daya secara produktif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam transformasi ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry Juliantono sekaligus Ketua IKA Unpad membuka Forum Ekonomi Hijau bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, baru-baru ini.
Forum tersebut turut dihadiri Dewan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Wakil Rektor Unpad Widya Setiabudi Sumadinata, Direktur Utama PLN Joko Triharyanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Masyita Crystallin, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif.
“Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi mendorong berbagai kegiatan perkembangan koperasi berbasis energi terbarukan, sehingga instrumen kemandirian ekonomi desa itu juga bisa berkembang secara bersamaan,” ujarnya.
Salah satu contoh yang sedang dilakukan, Kementerian Koperasi mendapatkan amanat untuk membuat dan mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketika di lapangan menemukan fakta tentang masih ada desa-desa yang belum memiliki akses listrik. Desa-desa tersebut menggunakan solar yang kekuatannya hanya 4-5 jam.
“Kemudian, waktu itu kami berdiskusi dengan PT PLN dan membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 6 mega yang kami buat pilot project di Sembur Laut, di Pulau Sumber Laut, Kota Batam. Dalam waktu dekat sudah bisa diresmikan untuk menjadi model percontohan dan harapannya nanti di desa-desa yang belum memiliki listrik ini bisa direplikasi di desa-desa tersebut,” ucapnya.
Menurut Menkop, jumlah desa yang belum ada listriknya, mereka menggunakan solar yang cukup mahal bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan.
“Dengan kekayaan potensi yang dimiliki ini sebenarnya masih perlu untuk ditingkatkan karena kita juga memiliki tantangan yang besar juga seperti penguatan kapasitas SDM, teknologi, koordinasi lintas sektor, serta memastikan transisi ekonomi yang hadir bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan dan pembiayaan yang inovatif agar pembangunan hijau juga dapat berjalan secara inklusif,” ujarnya.
Menurut Menkop, transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional dan juga dari pelaku usaha besar, tapi juga harus tumbuh dari tingkat tingkat komunitas. Saya berharap forum ini bisa menghasilkan sesuatu rekomendasi yang menjadi referensi bagi semua stakeholder,” ucap Menkop.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau Ferdian Agustiana menjelaskan bahwa Forum tersebut hadir sebagai ruang dialog, ruang kolaborasi, dan ruang bertemu dari berbagai perspektif, seperti dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kami meyakini bahwa agenda ekonomi hijau tidak dapat dijalankan untuk satu institusi saja. Dibutuhkan ruang kolaborasi kita semua, sinergi, dan kesediaan untuk bekerja sama. Melalui forum ini, kami berharap dapat lahir berbagai gagasan, perspektif, inisiatif yang mampu memperkaya upaya kita bersama dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan, lebih inklusif, dan berdaya saing,” papar Ferdian.***
Sumber: Siaran Pers Kemenkop
