TERASJABAR.ID – Sejumlah Kepala Sekolah Swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Swasta Kota Tasikmalaya angkat suara. SPMB 2026 mencekik sekolah swasta sampai mati kegiatan itu berlangsung di Legend Cafe, Jalan Ir. H. Djuanda, Sabtu malam (27/6/2026).
Mereka menilai kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ini tidak adil. Kebijakannya condong ke negeri. Swasta ditinggalkan, dibiarkan sekarat. Curhatan sengit itu diterima langsung Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candranegara.
Sorotan utama MKKS perpanjangan masa penerimaan siswa dan penambahan rombongan belajar rombel di sekolah negeri. Daya tampung negeri membesar gila-gilaan. Akibatnya, siswa yang harusnya masuk swasta, lari semua ke negeri.
“Informasi yang kami terima, sekolah negeri bisa menampung lebih dari 36 siswa per rombel. Padahal ada regulasi pembatas jumlah rombel,” ujar
Kepala SMK Al Urwatul Wustho Nandang Ali Nurjaman semalam
Lebih parah lagi. Saat daya tampung penuh, negeri buka kelas baru. Ruang lab dipakai. Perpustakaan disulap jadi kelas. “Kondisi ini tidak berkeadilan. Jumlah sekolah swasta lebih banyak, tapi justru yang menanti siswa tanpa kepastian,” tegas Nandang.
Dampaknya nyata. Beberapa sekolah swasta terpaksa tutup operasional karena bangku kosong. Nama besar ikut tumbang. Salah satunya Priwatas Sekolah itu legendaris. Mencetak alumni sukses, pejabat, tokoh. Kini sekarat karena tidak ada murid baru.
“Kami minta pemerintah hadir lewat regulasi yang berpihak. Sekolah negeri harus komit pada aturan rombel. Kalau sudah cukup, stop. Jangan serakah buka kelas baru berlebihan,” desak Nandang.
Wakil walikota Tasikmalaya Rd. Diky Candranegara mengaku prihatin. Ia jujur, kewenangan SPMB bukan di tangannya. Tapi ia berjanji akan meneruskan jeritan MKKS ke level yang berwenang.
“Saya tampung semua masukan Forum Kepala Sekolah Swasta. Saya paham kekhawatirannya. Sekolah swasta punya peran besar mencerdaskan bangsa. Tidak boleh dibiarkan mati karena kekurangan siswa,” ucap Diky lantang, Minggu (28/6/2026)
Diky mengingatkan, ekosistem pendidikan harus seimbang. Negeri dan swasta adalah mitra. Swasta sudah puluhan tahun membuka akses belajar, terutama di wilayah yang negeri belum masuk, “paparnya(*)
