TERASJABAR.ID – Anggota DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat mengatakan akses utama menuju kawasan Summarecon Bandung dan Stasiun KCIC Tegalluar melalui Sungai Cinambo, Kelurahan Rancanumpang, mengalami kelumpuhan akibat mandeknya pembangunan dan peninggian jembatan yang melintasi sungai tersebut.
“Kondisi ini memicu kemacetan parah yang berlangsung berlarut-larut dan merugikan masyarakat,” ujar Kang Upep sapaan akrab Asep Sudrajat, Senin (15/12/2025).
Menurut Kang Upep, kemacetan ekstrem terjadi karena proyek perbaikan jembatan yang semula diharapkan menjadi solusi justru terhenti di tengah jalan.
“Sebagian struktur jembatan telah dibongkar, namun hingga kini tidak ada kejelasan kelanjutan pembangunan,” ujarnya.
Akibatnya, akses vital tersebut hanya dapat dilalui dengan kapasitas terbatas, menyebabkan antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk.
Selain itu, kata Kang Upep, rencana peninggian jembatan mencuat sebagai respons atas dugaan jembatan lama menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Kondisi tersebut diperparah dengan penumpukan sampah di bawah jembatan yang strukturnya dinilai terlalu rendah.
Kang Upep dari Fraksi Partai NasDem, menilai situasi ini sudah di luar batas toleransi. Ia menegaskan bahwa akses tersebut merupakan urat nadi penting bagi mobilitas warga, khususnya pengguna Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Akses ini adalah jalur vital, terutama bagi warga yang menggunakan KCIC. Ketidakjelasan status pembangunan jembatan ini sudah tidak bisa ditoleransi. Kami mendesak PT Summarecon Bandung untuk segera bertanggung jawab dan menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar wacana,” tegas Upep.
Menurutnya, sebagai pengembang utama kawasan yang sangat diuntungkan dengan keberadaan akses tersebut, Summarecon dinilai lalai dalam mengelola dampak pembangunan infrastruktur. Kemacetan yang terjadi tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga secara langsung menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.
Dalam desakannya, Upep menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak Summarecon. Pertama, adanya kejelasan status pembangunan dengan batas waktu yang pasti serta rencana penyelesaian yang transparan. Kedua, Summarecon diminta bertanggung jawab penuh atas kerugian dan dampak kemacetan yang dialami masyarakat.
Bahkan, jika tidak ada kejelasan pembangunan dalam waktu dekat, muncul wacana solusi ekstrem berupa pembongkaran total struktur jembatan untuk menciptakan akses sementara yang lebih lancar.
“Ini memang opsi terakhir, tetapi bisa dipertimbangkan jika kondisi dibiarkan berlarut-larut. Yang terpenting, sumber kemacetan harus dihilangkan,” ujarnya.
Masyarakat kini menuntut langkah cepat, transparansi, serta koordinasi yang jelas antara Summarecon dan pemerintah daerah agar persoalan akses menuju Summarecon dan Stasiun KCIC Tegalluar tidak terus berlarut dan merugikan publik.
