ASIK! PPPK Akan Terima Gaji ke-13 Mulai Awal Juni 2025, Berikut Rinciannya

Berikut rincian lengkap gaji PPPK 2025:

Gaji PPPK Golongan I (Masa kerja 0 tahun): Rp 1.938.500 (sebelumnya Rp 1.794.900)
Gaji PPPK Golongan II (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.116.900 (sebelumnya Rp 1.960.200)
Gaji PPPK Golongan III (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.206.500 (sebelumnya Rp 2.043.200)
Gaji PPPK Golongan IV (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.299.800 (sebelumnya Rp 2.129.500)
Gaji PPPK Golongan V (Masa kerja 0 tahun): Rp 2.511.500 (sebelumnya Rp 2.325.600)
Gaji PPPK Golongan VI (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.742.800 (sebelumnya Rp 2.539.700)
Gaji PPPK Golongan VII (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.858.800 (sebelumnya Rp 2.647.200)
Gaji PPPK Golongan VIII (Masa kerja 3 tahun): Rp 2.979.700 (sebelumnya Rp 2.759.100)
Gaji PPPK Golongan IX (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.203.600 (sebelumnya Rp 2.966.500)
Gaji PPPK Golongan X (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.339.100 (sebelumnya Rp 3.091.900)
Gaji PPPK Golongan XI (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.480.300 (sebelumnya Rp 3.222.700)
Gaji PPPK Golongan XII (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.627.500 (sebelumnya Rp 3.359.000)
Gaji PPPK Golongan XIII (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.781.000 (sebelumnya Rp 3.501.100)
Gaji PPPK Golongan XIV (Masa kerja 0 tahun): Rp 3.940.900 (sebelumnya Rp 3.649.200)
Gaji PPPK Golongan XV (Masa kerja 0 tahun): Rp 4.107.600 (sebelumnya Rp 3.803.500)
Gaji PPPK Golongan XVI (Masa kerja 0 tahun): Rp 4.281.400 (sebelumnya Rp 3.964.500)
Gaji PPPK Golongan XVII (Masa kerja 0 tahun): Rp 4.462.500 (sebelumnya Rp 4.132.000)

Catatan:

Ucu Suryana : Setetes darah Menjadi Penentu Harapan Hidup

Perkuat Profesionalisme ASN, Pemkab Bekasi Tekankan Kualitas Pelayanan Publik

ASN, Camat dan Lurah Wajib Turun Lapangan Bersihkan Sampah

Kemenperin Pastikan Layanan Publik Sektor Industri Tetap Prima di Tengah Pola Kerja Fleksibel ASN

Terapkan WFH ASN, Pemkab Bekasi Jaga Layanan Warga Tetap Optimal

Estimasi di atas termasuk tunjangan keluarga, pangan, dan umum/jabatan, dengan variasi tergantung instansi (pusat atau daerah) dan tunjangan kinerja (jika ada).
Nominal gaji ke-13 bersifat kotor (sebelum pajak). Pajak penghasilan (PPh 21) akan dipotong sesuai tarif progresif.
PPPK di instansi dengan tunjangan kinerja tinggi (seperti Kemenkeu atau KPK) berpotensi menerima nominal lebih besar.

Tujuan Gaji ke-13

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, gaji ke-13 bertujuan untuk mendukung kebutuhan pegawai menjelang tahun ajaran baru, seperti pembelian perlengkapan sekolah anak. “Gaji ke-13 ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada ASN, termasuk PPPK, atas dedikasi mereka, sekaligus untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, 26 Mei 2025. Selain itu, gaji ke-13 diharapkan meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Page 2 of 2

Prev 12