Oleh: Dr. Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Pendahuluan
Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, bukanlah peristiwa administratif biasa.
Ini adalah sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius. Bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik.
Kasus ini sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer. Sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.
Ketika aktor dari wilayah “sunyi” ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem.
Konsolidasi di Level Tertinggi
Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI, mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat.
Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.
Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi.
Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural.
Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi.
Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi.
Langkah ini sekaligus dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi”, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.
Persepsi dan Politisasi
Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini.
Ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan.
Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI.
Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain.
Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun.
Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri.
Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya “pre-emptive” untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik.
Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.
