TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah tepat dalam menjaga mutu dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian ini dilakukan terhadap SPPG yang diduga belum memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun aspek kebersihan dan sanitasi.
Netty menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penjaminan kualitas, terutama karena program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra.
“Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (6/4/2026).
Ia juga menilai penekanan BGN terhadap pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar kesehatan yang berlaku.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus disertai pembinaan dan pendampingan bagi para pelaksana di lapangan.
Lebih lanjut, Netty menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG, khususnya terkait isu keamanan makanan.
Ia menekankan perlunya transparansi informasi serta respons cepat terhadap setiap kejadian yang muncul di masyarakat.
Netty juga mengapresiasi adanya penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, perbaikan tersebut perlu terus dijaga dengan memperkuat sistem pengawasan dan standarisasi operasional agar program berjalan optimal dan merata di seluruh daerah.-***
