TERASJABAR–Forum Wartawan Kebangsaan [FWK] berpendapat penanganan bencana berskala besar di Sumatera membutuhkan badan khusus yang fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar,”ujar Koordinator FWK Raja Pane saat membacakan salah satu kesimpulan Diskusi Reboan FWK di kantor VOI, Tanah Abang 3, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Bencana ekologis yang melanda Sumatera, hingga hari ini sudah berlangsung sekitar dua minggu.
Laporan dari teman-teman FWK dari berbagai titik bencana jelas menunjukkan bahwa untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terdampak bencana hingga nantinya benar-benar normal kembali, membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan waktu yang relatif lama.
“Untuk bisa benar-benar pulih dan normal kembali butuh waktu beberapa tahun dan biaya sangat besar. Ini butuh badan khusus yang dibentuk pemerintah dan tugasnya fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,”ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers.
Raja Pane kemudian menyebut keberadaan Badan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias [selama 2005-2009] dinilainya berhasil menjalankan tugas negara. Di antaranya, membangun kembali infrastruktur [sekolah, rumah, jalan, pelabuhan dll].
Bencana mengakibatkan Sumatera luluh lantak —dalam skala berbeda setiap daerah. Efektivitas penanganan bencana sangat diperlukan. Ini urgensi adanya badan khusus yang fokus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari pendataan, perencanaan hingga eksekusi untuk membantu warga dan daerah terdampak bencana.
