TERASJABAR.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung yang dipimpin Ahmad Rahmat Purnama, menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.
Namun, Fraksi PKS menekankan pentingnya agar regulasi ini benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini menghambat terwujudnya kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.
Menurut Fraksi PKS, permasalahan utama yang perlu diselesaikan antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana pendukung.
Selain itu, meningkatnya potensi gangguan keamanan, konflik sosial, dan gejala individualisme di tengah masyarakat juga menjadi tantangan serius.
PKL, Parkir Liar, dan Trotoar Jadi Sorotan
PKS menilai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir liar, dan pemanfaatan trotoar masih menjadi persoalan klasik di Kota Bandung. Banyak trotoar dan ruang publik terganggu akibat aktivitas ekonomi informal yang belum tertata dengan baik, sehingga menghambat kelancaran lalu lintas dan mengurangi kenyamanan warga.
Fraksi PKS mendorong agar penataan dilakukan secara manusiawi namun tegas, dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi pelaku usaha kecil.
Kelemahan Penegakan Hukum dan Infrastruktur Dasar
Dalam pandangannya, PKS juga menyoroti lemahnya implementasi peraturan daerah yang sudah ada. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan, dan kurangnya dukungan infrastruktur menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum.
Masalah infrastruktur dasar seperti trotoar rusak, minim penerangan jalan, dan jalan berlubang juga disebut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kriminalitas dan ketidaknyamanan warga di ruang publik.
Masalah Sosial: Gelandangan, Pengemis, dan Ketimpangan Ruang
Fraksi PKS menyoroti keberadaan gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai cerminan belum kuatnya sistem sosial kota dalam melindungi kelompok rentan. PKS mendorong agar penanganannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan solusi sosial yang berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti masih terjadinya konflik lahan, penggusuran sepihak, serta ketimpangan akses terhadap hunian dan ruang publik. Minimnya ruang publik yang inklusif dinilai memperparah ketegangan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam menikmati fasilitas kota.
Sampah, Lingkungan, dan Tata Ruang
Masalah lingkungan juga menjadi perhatian Fraksi PKS. Tumpukan sampah yang masih banyak di beberapa titik kota dan di aliran Sungai Cikapundung menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum optimal.
Selain itu, PKS menilai sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir masih perlu ditingkatkan agar tidak memperparah genangan di kawasan padat penduduk.
Percepat Respons Layanan Publik
Fraksi PKS menekankan perlunya peningkatan kecepatan dan kepekaan aparat pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat, baik terkait kemacetan, banjir, hingga isu sosial yang tengah viral, seperti pengaduan warga terkait dugaan praktik prostitusi di salah satu apartemen di Kota Bandung.
PKS menilai, sistem pengaduan publik harus diperkuat agar perangkat daerah memiliki sense of crisis terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Penegakan Hukum Harus Didukung Infrastruktur dan Kesadaran Masyarakat
PKS menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya dengan peraturan, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat, perbaikan infrastruktur pendukung, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.
“Raperda ini harus menjadi instrumen yang benar-benar hidup di tengah masyarakat, bukan hanya dokumen administratif,” tegas Ketua Fraksi PKS Ahmad Rahmat Purnama.
Komitmen PKS: Bandung yang Aman, Tertib, dan Berkeadilan.***
