TERASJABAR.ID – Program Unggulan Kuningan Melesat di antaranya Ngaji Diri, Gema Sadulur dan Jawara Tani, mendapat catatan kritis Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kuningan 2025-2029.
Selain itu, Fraksi PPP dan Partai Demokrat meminta Bupati Kuningan untuk mengevaluasi 10 Program Unggulan Kuningan Melesat, yang dinilai masih banyak persoalan mendasar. Sehingga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah demi memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kuningan, Ikah Nurbarkah, saat Rapat Paripurna DPRD penyampaian Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kuningan 2025-2029 di Gedung DPRD Jl RE Martadinata Ancaran, Jumat 3 Juli 2025.
“Program Ngaji Diri, misalnya, menghadapi masalah keterlambatan pencairan dana, ketidakjelasan data penerima, hingga besaran insentif yang tidak memadai. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci sumber pendanaannya agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ungkap Ikah Nurbarkah.
Ia juga mempertanyakan, mekanisme pendataan dan bentuk bantuan dari program Gema Sadulur yang mengklaim akan menyalurkan 25.000 paket bantuan sosial. Menurutnya, pendataan yang tumpang tindih dikhawatirkan akan merusak akurasi penerima manfaat.
