Semua persoalan tersebut menjadi bahasan diskusi. Mencari duduk perkara, mencari solusi, memberi saran dan masukan.
Diskusi tidak pernah kekurangan tema penting yang harus dibahas. Bahkan terasa sulit mengagendakan dan memberi prioritas, karena dinamika isu berubah sangat cepat.
Dalam bulan September- Oktober 2025, contohnya, ketika ramai dibicarakan kasus dugaan korupsi yang mengguncang kementerian pendidikan terkait pengadaan komputer chrombook, ditimpa kasus lain.
Padahal kasus dugaan korupsi di kementerian pendidikan menjadi perhatian publik. Membawa serta mantan gus menterinya, dan dalam proses hukum.
Kejaksaan Agung menduga dugaan korupsi di kementerian pendidikan pada 2019- 2022 untuk program digitalisasi pendidikan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun (Kompas.com, 6 September 2025).
Ketika kasus tersebut belum selesai, ditimpa peristiwa kasus keracunan massal peserta didik akibat mengonsumsi makanan yang disediakan program makan bergizi gratis (MBG).
Berangkat dari kasus keracunan MBG, kemudian disorot masalah pengelolaan program bergizi gratis untuk anak sekolah yang masih amburadul, termasuk persoalan dapur, dan transparansi penggunaan anggaran.
Dunia pendidikan bertambah ruwet ketika 630 murid SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, mogok belajar. Mereka kabarnya tidak terima seorang temannya ditempeleng guru ketika kedapatan merokok di sekolah.
“Masalah yang mencuat di dunia pendidikan ini serius. Harus segera ditangani oleh pemerintah. Ini alarm yang harus ditanggapi serius. Pemerintah harus bangkit membenahi pendidikan dari berbagai sisi. Kalau dunia pendidikan sampai kehilangan kepercayaan masyarakat, akan berbahaya untuk kelangsungan bangsa ini,” kata Hendry Ch. Bangun, mantan wartawan Harian Kompas yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pers.
Hendry turut hadir dan menjadi narasumber dalam diskusi FWK bertema carut-marutnya dunia pendidikan.
Tema lain yang pernah dibahas media sosial dan media pers berbagai platform adalah jabatan rangkap di kementerian dan komisaris-komisaris di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jabatan rangkap ini menjadi persoalan ketika Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan penghematan penggunaan anggaran negara.
Kinerja menteri-menteri juga sempat menjadi tema hangat diskusi kecil yang dihadiri wartawan-wartawan senior.
Wartawan yang hadir antara lain Jimmy S. Harianto, Yesayas Octavianus, AR. Loebis, Hendry Ch. Bangun, Budi Nugraha, Untung Kurniadi, Sayid Iskandarsyah, M. Iqbal Irsyad, Tatang Suherman, Herwan Pebriansyah, Herry Sinamarata, Berman Nainggolan L.Radja, Dadang Rachmat, Simon Leo Siahaan, dan Edi Kuswanto.
Karena diskusi FWK dikelola oleh wartawan, diskusi ini tidak pernah kehilangan tema. Bahkan tema-tema penting berjubel untuk dibahas, sehingga diperlukan pengelolaan isu, mana yang harus didahulukan.
Peserta dalam keseharian di kantor redaksi masing-masing sudah terbiasa mengelola isu harian yang dijadikan berita. Jadi suasana diskusi ini semacam rapat perencanaan redaksi yang membahas isu-isu penting.
