Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. “Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tambahnya.
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia.
Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.***
