“Ketentuan dapodik dari Kemendikbud ini tak boleh tutup peluang anak miskin masuk sekolah swasta dengan tetap mendapatkan pembiayaan dari Pemprov alias ia bisa ikut sekolah secara gratis.
Bahkan harus ada kepastian bahwa anak dari keluarga miskin ekstrim tak sekadar gratis sekolah, tapi juga ada uang saku. Ini udah beberapa kali dibahas tapi blm ada keputusan baik dari pusat maupun Pemprov Jabar,” ujar Untung yang juga Sekretaris Depudar SOKSI Jabar ini.
Persoalan kemiskinan ekstrim ini pun masih menyisakan problem.
Karena jika perhitungan tak cermat, bisa tak tepat sasaran.
“Katakanlah, mau ngambil data dari mana data anak keluarga miskin esktrim itu? BPS? Kemensos? Atau data yang ada di setiap desa dan kelurahan? Karena masing datanya bisa berbeda.
Harus juga diertimbangkan, jumlah keluarga miskin ekstrim itu dinamis. Ada keluarga yang mengarah ke lebih baik, tapi ada juga yang semakin terpuruk,” kata anggota DPRD asal dapil Subang-Majalengka-Sumedang ini.***
