Hendry Ch Bangun Tegaskan Fungsi OKK Sebagai Gerbang Etika Jurnalistik

TERASJABAR.ID - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kembali memperkuat barisan wartawan profesional melalui kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keanggotaan (OKK) yang berlangsung di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Senin (14/7/2025) Kabupaten Bandung.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan pentingnya posisi wartawan dalam menjaga marwah profesi dan demokrasi.

Hendry mengingatkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berlaku, wartawan memiliki kebebasan memilih organisasi. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua organisasi layak disebut profesional.

"Hari ini ada puluhan organisasi wartawan. Tapi, hanya empat organisasi yang diakui sebagai konstituen Dewan Pers, yaitu AJI, IJTI, PFI, dan PWI," jelasnya.

Dewan Pers memberikan pengakuan kepada organisasi yang memenuhi sejumlah syarat struktural dan administratif, Hendry merinci kriteria tersebut. Organisasi harus memiliki minimal 15 cabang di berbagai provinsi, serta paling sedikit 500 anggota yang tersebar di 50 wilayah. Selain itu, organisasi wajib memiliki badan hukum yang sah, terbukti melalui SK dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.

Ia juga menambahkan, organisasi harus membentuk Dewan atau Mahkamah Kehormatan serta mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan secara aktif. "Semua syarat itu bukan sekadar formalitas, tapi cerminan dari komitmen terhadap integritas profesi," tegasnya.

Hendry menjelaskan bahwa status "konstituen" memberi hak istimewa bagi organisasi untuk merumuskan berbagai pedoman dan regulasi pers nasional.

Ia mencontohkan beberapa hasil kolaborasi antara konstituen dan Dewan Pers, seperti Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pedoman Ramah Anak, serta perubahan Kode Etik Jurnalistik.

“Organisasi yang tidak berstatus konstituen tidak bisa ikut menyusun aturan-aturan tersebut,” katanya.

Setelah memaparkan struktur nasional, Hendry menyoroti pentingnya pelaksanaan OKK di tingkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa PWI mewajibkan seluruh calon anggota mengikuti OKK sebagai syarat mutlak keanggotaan. "PWI tidak sembarangan menerima anggota. Kita hanya memberi ruang bagi mereka yang melalui proses seleksi dan pelatihan," ujarnya.

Ia mengingatkan peserta bahwa banyak organisasi lain justru menawarkan keanggotaan secara bebas, namun PWI tetap konsisten menjalankan prosedur sesuai prinsip profesionalisme.

"Dari enam kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya 47 orang yang lolos dan berhak mengikuti OKK kali ini. Itu menunjukkan seleksi yang ketat dan terarah," ujarnya.

Selain mengikuti OKK, calon anggota juga wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW). Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hendry mengisahkan pengalamannya ketika bergabung dengan PWI pada tahun 1985. Saat itu, ia harus melalui tahapan ketat mulai dari menjadi calon anggota, lalu anggota muda, hingga akhirnya lulus sebagai anggota biasa setelah tiga tahun.

“Sekarang, prosesnya lebih ringkas. Siapa pun yang telah memiliki sertifikasi dan lulus OKK, bisa langsung bergabung sebagai anggota resmi,” jelasnya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa substansi pendidikannya tetap mengedepankan etika, kompetensi, dan komitmen pada bangsa.

Lebih lanjut, Hendry mengulas sejarah panjang PWI. Ia mengingatkan bahwa organisasi ini lahir pada masa krusial, yakni 9 Februari 1946 di Solo. Saat itu, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.

“Solo menjadi satu-satunya daerah yang memungkinkan pelaksanaan Kongres, karena status wilayahnya masih diakui Belanda. Maka, di sanalah PWI berdiri,” terangnya.

Kongres pertama PWI diikuti oleh 120 tokoh pers nasional. Mereka terdiri dari wartawan, pejuang, dan pemikir bangsa yang sadar bahwa media memiliki peran vital dalam menjaga kemerdekaan. Bung Tomo dan Amir Sjarifuddin turut hadir dan menyampaikan pidato penting dalam pembukaan kongres.

“Sejak awal, PWI berdiri sebagai organisasi yang berpihak kepada bangsa, bukan hanya kepada profesi. Keputusan pertama Kongres menegaskan bahwa wartawan harus menjaga kedaulatan negara,” ujar Hendry.

Melalui OKK kali ini, PWI Kabupaten Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam merekrut wartawan yang siap menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan proses kaderisasi yang menciptakan wartawan tangguh di tengah derasnya arus informasi digital.

PWI terus mengajak seluruh insan pers untuk berpegang teguh pada etika jurnalistik dan menjalankan peran edukatif di tengah masyarakat. Melalui seleksi ketat seperti OKK dan sertifikasi kompetensi, PWI percaya bahwa hanya wartawan terlatih dan teruji yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjaga martabat profesi.***