Jawa Barat Butuh Tambahan Sarana Pendidikan SMPN dan SMAN

Oleh: Iyus Sumpena SH, Spm

HARI PENDIDIKAN tanggal 2 Mei baru saja berlalu, tetapi dari tahun ke tahun kita selalu membicarakan tentang ketimpangan dalam hal fasilitas pendidikan.

Sebagai contoh ketimpangan pendidikan tingkat menengah dan atas di Jawa Barat. Menurut catatan, saat ini jumlah sekolah di Jawa Barat lebih tepatnya di 27 Kota/ Kabupaten untuk tingkat menengah pertama baik negeri maupun swasta sebanyak 5.862 terdiri dari 1.986 SMP negeri dan 62.121 sekolah swasta.

Untuk tingkat SMA /SMK negeri jumlanya 801 buah sekolah terdiri dari 513 SMA negeri dan 288 SMK negeri.

Melihat dari jumlah tersebut, secara kasat mata terjadi ketimpangan baik untuk SMP maupun SMA.

Sebagai akibat dari ketimpsngan tersebut, pada tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah menerapkan permendikbud dengan sistem zonasi terjadi masalah di masyarakat karena ketersediaan SMP/SMA negeri sangat teebatas.

Kekisruhan terjadi hampir setiap tahun karena adanya ketimpangan tadi.

Pertanyaanya apakah dengan sistem baru melalalui Permendikdasmen no 3 tahun 2025 yang menggantikan sisitem SPMDB yang menggunakan permendikbud 21 tahun 2021 akan berjalan lancar?

SPMDB tahun 2025 ini menggunakan sistem rayon dengan kategori jalur domidili , jalur afimarsi, jalur prestasi dan jalur mutasi.

Sebagau Ketua Presidium CORONG JABAR yakni perhimpunan politisi, guru besar akademisi, lintas profesi dan tokoh budayawan saya Yusuf Sumpena.SH.Spm tidak begitu yakin penerimaan murid akan lancaelr tanpa kekisruhan.

Mengapa pendapat saya demikuan? Tanpa adanya upaya mengurangi ketimpangan saya yakin masih akan terjadi riak riak protes di masyarakat.

Ini akan terjadi selama Pemprov Jabar belum memfasilitasi penyediaan sekolah tingkat menengah dan tingkar atas yang mdmadai dalam sisi jumlah.

Masyarakat jabar sangat membutuhkan fasilitas pendidikan terutama SMAN/SMKN yang mdnjadi penyebab ketimpangan selama ini.

APBD Prov Jabar tahun 2025 sekitar Rp31.692 triliun, jika dialokasikan 20 persen untuk pembangunan SMAN/SMKN saya kira akan cukup untuk membangun sekolah sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan.

Satu contoh Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat memiliki sekolah SMPN/SMP swasta 271 terdiriri dari SMPN 75 , SMP swasta 196. Sementara Sekolah Lanjutan Atas 43 sekolah terdiri dari SMAN 27 sekolah, dan SMKN 16. Dari jumlah antara SMKN dan SMAN terlihat jomblang.

Di Kota Bandung dari 30 kecamatan, masih 12 kecamatan yang tidak memiliki SMPN, apalagi SMAN. Ini sangat ironis sekali .

Saya mengusulkan Walikota Bandung Kang Farhan bisa bekerja sama dengan Gubernur Jabar agar membangun sekolah yang baru.

Hal ini pun harus di sikapi juga oleh wali kota/ bupati di wilayah Jawa Barat karena dari jumlah 620 Kecamatan, 128 kecamatan diantaranya belum memiliki gedung SMAN/SMKN. Ini harus jadi perhatian dan tanggung Jawab Prov Jabar. Saya berharap dengan kepemimpinan gubernur baru Kang Dedi Mulyadi bisa menambah fasilitas pendidikan tingkat lanjutan atas ***