Selain infrastruktur, penataan ruang menjadi agenda krusial Pemprov Jabar mulai awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan yang memicu banjir di berbagai daerah akibat tata ruang yang tidak konsisten.
“Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari,” katanya.
ADVERTISEMENT
Terkait isu alih fungsi lahan, KDM secara tegas melarang pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Ia menilai karakteristik geografis Jabar yang terbatas tidak cocok untuk sawit yang membutuhkan lahan sangat luas dan berisiko mengganggu ketersediaan air serta keseimbangan ekosistem.
“Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi,” tambahnya.***
Page 2 of 2
