Nezar menambahkan komunikasi tidak hanya melalui pesan, tetapi juga tercermin dari cara pejabat hadir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah penting agar pemerintah mampu menyampaikan informasi tentang kebijakan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.
Dalam acara ini, Kemkomdigi menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah untuk jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkomdigi.
Selain pelatihan, dilaksanakan juga peluncuran buku berjudul “Komunikasi Kebijakan” sebagai dasar bagi aparatur untuk memahami proses kebijakan dengan lebih sistematis.
Kemkomdigi telah membuat LMS Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerjasama dengan FISIPOL UGM yang dapat diakses ASN se-Indonesia.
Penyelenggaraan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar publik menerima informasi tentang kebijakan pemerintah secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.***
