Kesiapsiagaan ini terutama ditujukan untuk layanan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak-anak rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, dan warga terlantar agar tidak terabaikan selama libur Lebaran.
“Antisipasi kedaruratan sosial dan bencana, potensi bencana, kecelakaan, gangguan mobilitas dan kedaruratan sosial harus diantisipasi sejak dini. Cek kembali buffer stock, logistik bantuan, kesiapan petugas, dan kecepatan distribusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, layanan darurat bagi masyarakat, seperti command center, call center, WA center dan kanal media sosial harus aktif 24 jam untuk menerima aduan, laporan maupun kebutuhan rujukan sosial.
Selanjutnya, Mensos juga menginstruksikan jajarannya menjaga kelancaran penyaluran bansos dan program sosial.
“Pastikan penyaluran bansos dan layanan program sosial tidak terganggu libur panjang. Hak KPM tidak boleh tertunda karena lemahnya biokrasi,” tegasnya.
Tak lupa, Mensos juga meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap berjalan selama libur Lebaran.
Dia juga mengingatkan jajarannya menjaga integritas dan keteladanan selama masa libur lebaran. Di antaranya dengan menghindari penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan seperti penggunaan kendaraan dinas.
“Kendaraan dinas pelat merah maupun (pelat) ZZH harus diparkir, tidak digunakan mudik selama libur Lebaran, kecuali untuk tugas resmi dengan izin,” jelas Mensos.
Selain itu, Mensos juga mendorong jajaranya agar berhemat. Salah satunya adalah dengan cara refocusing belanja operasional meliputi pemangkasan perjalanan dinas yang tidak krusial, memangkas rapat seremonial dan kegiatan simbolik, serta memangkas belanja ATK.
“Coba ini kita alihkan ke sistem data dan monitoring. Prinsipnya, kurangi biaya, tambah dampak. Biaya dikurangi itu bukan berarti terus enggak ada pertemuan, enggak ada rapat, tetap ada rapat, tetapi yang berdampak nyata,” jelasnya.
Mensos pun meminta agar jajarannya menyiapkan skema WFH tanpa mengurangi aktivitas koordinasi, serta mengurangi biaya cetak, distribusi, dan duplikasi biaya kerja melalui konsep digitalisasi dan paperless bureaucracy. Ia juga mengimbau adanya penyederhanaan program.
“Gabungkan program yang tumpang tindih. Jangan sampai ada program yang sama dikerjakan oleh banyak Satker. Program yang tidak berdampak pertimbangkan untuk dialihkan,” pungkasnya.***
