Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar.
Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi.
Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik.
Upaya ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah peserta didik, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter, rasa aman, dan kepercayaan diri warga sekolah.
Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya.
Ia melanjutkan terdapat dua skema yang kami jalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Untuk unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, kami bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah dari sini, MoU akan segera dilaksanakan.
