Purbaya menilai kondisi ini ironis, mengingat Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kebutuhan pembangunan dan investasi publik yang besar. Dana sebesar itu seharusnya bisa membantu mempercepat program pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan berhenti di rekening bank.
Lalu kabar tentang Jawa Barat cuma punya duit Rp500 ribu dan gagal bayar sampai Ro600 miliar lebih apa artinya? Perlu dijelaskan korelasi antara yang rebahan di bank dengan gagal bayar serta sisa kas yang sangat sangat sangat menyedihkan.
Konflik antara Purbaya dan Dedi Mulyadi bukan sekadar soal beda angka. Ia menyingkap persoalan yang lebih mendasar: bagaimana amanah keuangan publik dijalankan. Dana daerah adalah titipan rakyat, bukan milik pejabat atau lembaga. Ketika dana itu mengendap tanpa manfaat, sesungguhnya ada tanggung jawab moral yang sedang diabaikan. (tatang suherman, pengurus JMSI pusat/anggota forum wartawan kebangsaan/anggota perhimpunan wartawan ekonomi)
